Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah departemen dan lembaga non departemen sepakat untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan rawan pangan di tanah air dalam dua tahun terakhir. Hal itu terungkap dalam Rapat Dewan Ketahanan Pangan di Jakarta, Rabu, yang melibatkan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi dan UKM, Dirut Perum Bulog dan Departemen Kelautan dan Perikanan serta dari Menko Perokonomian. Menteri pertanian Anton Apriyantono usai pertemuan menyatakan, upaya penanganan rawan pangan akan dilakukan secara terintegrasi antara departemen dan lembaga pemerintah non departemen. "Dalam pertemuan tadi sesuai target pemerintah (penurunan kemiskinan dan rawan pangan) selama lima tahun namun kami meminta untuk dilakukan percepatan," katanya. Menurut dia, sebanyak 16 departemen dan lembaga non depertemen seperti BUMN akan mendukung dalam penanganan kerawanan pangan. Anton menyatakan, rawan pangan berkorelasi dengan kemiskinan yang mana pada tahun 2005 penduduk miskin 16,69 persen setahun kemudian naik menjadi 17,75 persen karena pengaruh kenaikan BBM. Namun tambahnya, tahun 2007 tingkat kemiskinan menurun jadi 16,58 persen karena dampak kenaikan harga BBM sudah teratasi pada tahun ini. Kenaikan harga BBM, lanjut Mentan, memiliki korelasi dengan penduduk yang rentan rawan pangan diukur dengn kriteria konsumsi energi kurang dari 70 persen seperti angka kecukupan energi. Tahun 2005, sebanyak 5,11 juta jiwa (2,32 persen) tingkat penduduk yang konsumsi energinya kurang dari 70 persen kemudian tahun 2006 meningkat 9,95 juta jiwa atau 4,52 persen dan tahun 2007 sebanyak 5,71 juta jiwa atau 2,55 persen. "Karena sekarang sudah pada tahap pemulihan maka tahap berikutnya percepatan lagi. Agar lebih cepat lagi menurunnya," katanya. Menurut dia, pada awal pemerintahan presiden SBY target penurunan tingkat kemiskinan dan rawan pangan dicapai selama masa pemerintahan namun hal itu akan terus dikejar dalam dua tahun terakhir. Anton menyatakan, untuk tingkat rawan pangan persentasenya sudah tidak terlalu tinggi bahkan dalam 10 tahun terakhir terjadi penurunan yang cukup besar yang mana jumlah penduduk sangat rawan pangan itu turun dari 7,6 persen pada tahun 1999 menjadi 2,5 prsen tahun 2007. Sedangkan jumlah penduduk miskin selama 2001-2007 turun dari 19,1 persen menjadi 16,6 persen. Kepala Badan Ketahanan Pangan Deptan, Kaman Nainggolan menyatakan, salah satu upaya yang akan dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan rawan pangan yakni dengan memberikan pendidikan non formal untuk mengentaskan buta aksara. Menurut dia, korelasi antara buta huruf dengan kerawanan pangan cukup tinggi sehingga Mentan mengusulkan kerjasama antar departemen dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan untuk membuat pendidikan non formal kepada anak-anak atau orang-orang yang buta aksara agar melek gizi. "Di India begitu anak-anak melek huruf (setelah dewasa) menjadi ibu yang baik dalam distribusi gizi, tak ada kurang gizi," katanya.(*

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007