counter

Bappenas tekankan pentingnya peningkatan perdagangan dengan Belanda

Bappenas tekankan pentingnya peningkatan perdagangan dengan Belanda

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Belanda Sigrid Kaag. (ANTARA/Citro Atmoko)

Dilihat dari neraca perdagangannya, Indonesia dalam posisi surplus
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menekankan pentingnya peningkatan volume perdagangan dengan Belanda saat pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Belanda Sigrid Kaag.

Dalam keterangan resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, pertemuan tersebut bertujuan membahas penyelesaian komitmen Pemerintah Belanda dalam mengimplementasikan skema kerja sama pembangunan bilateral official development
assistance (ODA) dengan Pemerintah Indonesia mulai 2020.

Kerja sama ODA antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda telah dihentikan karena ekonomi Indonesia dinilai sudah tumbuh signifikan dalam satu dekade terakhir. Selain itu, Pemerintah Belanda juga ingin fokus memberikan bantuan pembangunan kepada negara-negara di sekitar Eropa.

"Dengan tidak dilanjutkannya skema kerja sama pembangunan bilateral atau ODA mulai 2020, kami memahami pentingnya peningkatan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Indonesia dan Belanda, khususnya Kementerian PPN/Bappenas dan Kedutaan Besar Belanda. Diperlukan koordinasi yang kuat untuk dapat mendukung dan mempercepat implementasi beberapa MoU teknis serta memperluas kerangka kerja sama pembangunan sektoral setelah 2020. Kami juga berharap Pemerintah Belanda dapat memberikan dukungan hibah di sektor pendidikan dengan memberikan beasiswa," ujar Bambang.

Meski skema ODA segera usai, Bambang mengapresiasi kebijakan Pemerintah Belanda untuk tetap memelihara kerja sama dengan Indonesia sebagai bagian program kerja sama pembangunan regional dan global setelah 2020.

Kerja sama pembangunan untuk Indonesia tetap dilanjutkan melalui skema lainnya, baik melalui skema proyek sebagai bagian dari alokasi atau program regional dan global maupun kerja sama teknis dan sektoral melalui nota kesepahaman (MoU), seperti pengelolaan sumber daya air, perundang-undangan, pendidikan, maupun pelatihan vokasi. Misalnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilakukan MoU on Water, atau dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditandatangani MoU Pendidikan Vokasi.

Bambang juga berharap kedua belah pihak dapat meningkatkan volume perdagangan. Volume perdagangan bilateral Indonesia-Belanda cenderung meningkat dari 2014-2018, yaitu dari 4,589 juta dolar AS di 2014, 4,22 juta dolar AS, 3,97 juta dolar AS, 5,06 juta dolar AS, hingga 5,13 juta dolar AS di 2018.

"Dilihat dari neraca perdagangannya, Indonesia dalam posisi surplus. Meski seperti itu, kami merasa perlu untuk tetap meningkatkan volume perdagangan dengan Belanda," kata Bambang.

Bambang juga menghargai upaya Pemerintah Belanda dalam mendukung pembangunan berkelanjutan Indonesia khususnya di bidang manajemen sumber daya air. National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) adalah salah satu contoh proyek kerjasama pembangunan dengan Belanda.

Masterplan NCID telah selesai pada 2015 dan sekarang kerjasama NCICD fokus pada pengembangan rencana terintegrasi penanggulangan banjir di Jakarta. Kerjasama tersebut juga akan mencakup skema dan sumber pembiayaan, serta tinjauan kelembagaannya.

"Di samping itu, kami juga sedang membahas perpanjangan MoU kerja sama antara Indonesia, Belanda, dan Korea terkait Detail Engineering Design Preparation, dan saya berharap pembahasan mengenai perpanjangannya dapat selesai di akhir Mei 2019," ujar Bambang.

Baca juga: RI-Belanda berkolaborasi genjot daya saing industri dan ekspor
Baca juga: Indonesia-Belanda bahas kerja sama bidang kesehatan

Lima prioritas nasional dalam RKP 2020

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar