Jakarta (ANTARA News) - DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan memformulasikan alternatif kebijakan ekonomi berbasis syariah yang nantinya ditawarkan ke pemerintah dalam rapat kerja bidang ekonomi PPP pada 11-13 Januari mendatang di Jakarta. Kepada pers di Jakarta, Selasa, Ketua DPP PPP Ermalena menjelaskan bahwa PPP berkeinginan membantu pemerintah mencari alternatif solusi atas berbagai permasalahan bangsa, khususnya di bidang ekonomi. "Kita berharap seusai raker nanti akan terlahir rencana-rencana aksi serta rumusan alternatif kebijakan ekonomi syariah yang kita yakini mampu menyelesaikan masalah kemiskinan rakyat," katanya. Menurut dia, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi alternatif yang sarat dengan nilai kejujuran dan keadilan universal. Sementara sistem ekonomi yang banyak dilakukan bangsa Indonesia pada saat ini adalah sistem konvensional yang menggunakan pranata rente. PPP berpendapat bahwa selama sistem ekonomi konvensional tetap dibiarkan mendominasi perekonomian Indonesia, tingkat kemiskinan dan pengangguran akan sulit dikurangi. Hal itu karena ekonomi konvensional tersebut karakternya kapitalistik dan diskriminatif terbukti tidak mampu menuntaskan masalah kemiskinan rakyat. Ekonomi konvensional itu telah diterapkan bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaannya 62 tahun silam. Di tempat yang sama, Wakil Ketua Majelis Pakar bidang Ekonomi PPP Pramudya Ananta mengatakan bahwa karakteristik ekonomi syariah adalah stabilitas, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. "Kekuatan ekonomi syariah telah diakui dunia internasional. Di luar negeri, perhatian besar dicurahkan pada sistem ini. Buktinya banyak universitas asing yang membuka studi tentang ekonomi Islam ini," katanya. Pada bagian lain, ia mengakui bahwa PPP tengah membangun citra baru di masyarakat dengan ikon yang akan digulirkan adalah memberdayakan ekonomi umat melalui ekonomi syariah. "Ekonomi syariah yang dipelopori oleh perbankan syariah ini adalah jalan baru menuju Indonesia sejahtera," katanya. Raker bidang ekonomi PPP itu akan diikuti oleh perwakilan fungsionaris PPP di seluruh Indonesia dan para pengusaha muslim yang berafiliasi dengan partai berlambang Ka'bah itu. Sejumlah pembicara yang akan hadir memberi pembekalan kepada para peserta raker PPP itu adalah Mentan Anton Apriyantono, Menhut MS Kaban, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Menkop dan UKM Suryadharma Ali serta Mensos Bachtiar Chamsyah. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008