Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan dan anggota Komisi VI DPR RI berencana memanggil pemerintah, termasuk Menteri Pertanian pada Selasa (22/1) pekan depan, untuk mencari penyelesaian mengatasi masalah kedelai. "Kami akan mengundang Menteri Pertanian (Mentan) guna mencari solusi terkait kenaikan harga kedelai belakangan ini," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Anwar Sanusi, sebagaimana pula disebarluaskan oleh Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui situs khusus parlemen, Rabu malam. Pemanggilan ini dirasakan sangat penting dan mendesak, karena menurut Ketua Komisi VI DPR RI, Totok Daryanto, dibutuhkan langkah cepat guna menyelesaikan kenaikan harga kedelai, baik jangka pendek maupun panjang. Untuk jangka pendek, katanya, perlu segera mengumpulkan para importir, sehingga dapat diketahui stok kedelai. Sedangkan jangka panjangnya, ialah, melakukan swasembada. "Apabila pemerintah tidak mengatasi persoalan kedelai, akibatnya puluhan juta industri tahu dan tempe akan mati dan terjadi dampak beruntun seperti kemiskinan meningkat serta inflasi," kata Totok Daryanto mengingatkan. Desak Turunkan Harga Sementara itu, sebelumnya Ketua DPR RI Agung Laksono di Lantai III Gedung DPR RI, berpendapat, pihaknya mendorong pemerintah untuk mempercepat penurunan harga kedelai, sehingga tidak menimbulkan kelangkaan di masyarakat. Sebagaimana diberitakan, harga kedelai sudah mencapai Rp7000 hingga Rp7500 per kg. "Hal inilah yang menimbulkan kesulitan bagi usaha kecil terutama yang menggunakan kedelai untuk memperluas usahanya," katanya lagi. Agung Laksono menambahkan, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus melakukan revitalisasi pertanian secara intensif. "Jadi tidak hanya untuk beras, juga untuk kedelai," tegasnya. Agung Laksono juga meminta pemerintah harus menjadikan program prioritas khusus kedelai. "Saya sangat yakin, kebutuhan kedelai dapat dipenuhi dari dalam negeri," katanya. Seharusnya, tambah Agung Laksono, meskipun ada impor kedelai, seharusnya perbandingannya lebih kecil dibandingkan produksi dalam negeri. Saat ini impor mencapai 65 persen, sedangkan kebutuhan dalam negeri 35 persen dari kebutuhan di seluruh Indonesia yang mencapai 1.8 juta ton. Kembali ke gejolak harga kedelai, Agung Laksono berani mensinyalir adanya oknum yang memanfaatkan kelangkaan kedelai ini, untuk kepentingan pribadi dan golongan. "Karena itu, kita perlu segera intensifkan revitalisasi pertanian, sehingga dapat mendorong produksi kedelai," usulnya. Agung Laksono juga mengharapkan penghapusan bea masuk kedelai dapat segera menstabilkan harga kedelai di pasaran sebesar Rp 3000 per kg. "Harus ada perhatian khusus pemerintah. Jadi jangan terlalu liberal," tandasnya. Mengenai penghapusan bea masuk impor kedelai, Agung Laksono kemudian mendesak agar tak terlalu lama diterapkan. "Jadi apabila harga mulai stabil, produksi dalam negeri harus dinaikkan. Pemberlakuan bea impor dapat merusak produksi petani kedelai dalam negeri," ujarnya. Saat ini, Agung Laksono melihat kenaikan harga kedelai menunjukkan ketidakmampuan pemerintah mengelola sektor pertanian. "Pemerintah terlalu tergantung dari impor. Akibatnya, harga di pasaran dapat diatur oleh para spekulan kedelai.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008