"Kalau saya sebetulnya sangat mendukung tol laut yang bersinergi juga dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK)," ujarnya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan bahwa selama ini pemerintah mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus, yang sangat dikembangkan di setiap pulau sehingga terdapat kawasan tersebut baik itu kawasan ekonomi khusus yang bersifat pariwisata maupun industri.
Sayangnya anggaran yang besar itu sangat banyak yang dikeluarkan untuk pembebasan tanah maupun pembangunan infrastruktur KEK, dan alangkah baiknya jika pemanfaatan anggaran-anggaran untuk KEK tersebut disinergikan dengan berbagai program pemerintah yang lain.
"Seharusnya pengembangan KEK ini juga disertai dengan pengembangan pelabuhan perintisnya dan anggaran-anggaran yang ada jangan hanya terkonsentrasi untuk pembebasan tanah bagi KEK namun juga dialokasikan untuk pembangunan dermaga laut dalam atau jetty, kemudian anggaran berupa subsidi untuk membantu operator kapal ferry atau kapal laut ketika membeli kapal baru, serta mendorong masyarakat untuk melakukan produksi. Artinya ada proporsi-proporsi pemanfaatan anggaran," katanya.
Menurut Lenny, tol laut hanyalah mekanisme untuk mentransportasikan barang dan manusia. Kalau yang dibawa atau diangkutnya tidak ada maka tol laut ini tidak mungkin berlanjut, begitu pula jika tidak tersedia armadanya.
"Kita bicara tol laut tapi sebetulnya dibalik hal tersebut adalah sektor riil. Kalau kita tidak memperhatikan sektor riil maka hal itu tidak akan berjalan,dan sektor ini berkaitan dengan banyak kementerian," ujarnya.
Sebelumnya Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menginginkan program Tol Laut dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tepat guna agar dapat membantu mengatasi disparitas harga sehingga dapat menekan harga pangan yang dibutuhkan oleh warga.
Bambang Haryo Soekartono menyatakan berdasarkan pantauannya, selama ini pengiriman barang melalui moda transportasi laut kerap menguntungkan pihak pedagang sehingga mengakibatkan disparitas harga di tengah masyarakat.
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa masih belum efektifnya Tol Laut bukan karena pihak operator tetapi dari pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang belum merinci bahan-bahan pokok apa yang dibutuhkan warga di daerah yang dilalui Tol Laut.
Hal yang sama juga pernah diutarakan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang menyoroti salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni tol laut dinilai belum berjalan sesuai harapan. Dia merujuk pada data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), bahwa realisasi muatan tol laut pada 2017 mencapai 212.865 ton atau 41,2 persen dari target 517.200 ton, sedangkan realisasi muatan baliknya hanya 20.274 ton atau 3,9 persen.
Baca juga: Pengamat: Kementerian ekonomi perlu bersinergi optimalkan tol laut
Baca juga: Tol Laut perlu ada konsep terukur dan jelas
Baca juga: Pengamat: Efektivitas tol laut tidak diimbangi sosialisasi memadai
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
