counter

Menteri PPN ungkap alasan pentingnya memindah ibu kota negara

Menteri PPN ungkap alasan pentingnya memindah ibu kota negara

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan alasan perlunya memindah ibu kota Indonesia di Jakarta ke luar Pulau Jawa dalam Dialog Nasional II: Menuju Ibu Kota Masa Depan, Smart, Green and Beautiful di Jakarta, Rabu (26/6/2019). (Antara/Katriana)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan alasan perlunya memindah ibu kota Indonesia di Jakarta ke luar Pulau Jawa.

"Kita ingin memiliki ibu kota yang benar-benar inilah ibu kota Indonesia, Indonesia yang sentris," katanya dalam Dialog Nasional II: Menuju Ibu Kota Masa Depan, Smart, Green and Beautiful di Jakarta, Rabu.

Pertama, Bambang menyatakan bahwa alasan perlunya memindah ibu kota ke luar Pulau Jawa adalah karena sekitar 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa, terutama di Jakarta, menurut dia, akan mengancam ketahanan pangan Indonesia, bukan hanya di Pulau Jawa, akibat konversi lahan yang mengurangi lahan pertanian.

Fakta bahwa Jakarta menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, bisnis, keuangan, perdagangan dan jasa serta pusat migrasi yang semuanya mengarah ke Jakarta juga akan semakin menciptakan beban yang luar biasa terhadap Jakarta.

Hal tersebut membuat Jakarta semakin susah terbebas dari masalah kemacetan, banjir dan kualitas air sungai yang 96 persen tercemar berat.

Sistem transportasi umum di Jakarta juga, kata dia, belum mampu atau masih ketinggalan jauh dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang begitu besar untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Sistem pengelolaan transportasi yang sangat buruk menyebabkan kemacetan parah.

Masalah kemacetan, menurut Menteri Bambang, berimbas pada kerugian ekonomi yang mencapai Rp56 triliun, menurut studi yang dibuat pada 2013.

Selain itu, Pulau Jawa juga mengalami krisis ketersediaan air, terutama di Jakarta dan Jawa Timur.

Hal tersebut juga akan memberikan dampak negatif terhadap kualitas hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Baca juga: Bappenas estimasi biaya pemindahan ibukota dari APBN Rp30,6 triiliun

Baca juga: DPRD Kaltim beri sinyal positif jika Ibu Kota pindah ke Kalimantan

Pewarta: Katriana
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemindahan ibu kota Jabar harus berdasar kajian komprehensif

Komentar