"Desa mandiri merupakan desa yang berkembang di sejumlah bidang utama sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan warga desanya," kata Dedi Supandi, di Bandung, Rabu.
Menurut dia kenaikan jumlah desa mandiri sampai dua kali lipat ini disebabkan oleh berbagai program pembangunan desa yang dilakukan berbagai Pemprov Jabar dan pihak lainnya berlangsung efisien walaupun hanya dalam jangka waktu setahun.
"Jadi berbagai kebijakan dan program pembangunan desa di bawah Gubernur Jabar Ridwan Kamil ini cocok dengan indikator desa mandiri, sehingga hasil survei awal yang segera dirilis ini menunjukkan bahwa tahun ini desa mandiri di Jabar jumlahnya naik jadi 79 desa, padahal targetnya hanya 63 desa," kata Dedi.
Ia mengatakan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2018-2023, tertulis bahwa indikator kerja gubernur salah satunya harus menaikkan Indeks Desa Membangun, yang di dalamnya ada Indikator Desa Mandiri.
Ia menjelaskan indikator Desa Mandiri tersebut setiap tahunnya ditargetkan terus meningkat, dari total 5.132 desa di Jawa Barat yakni dari awalnya pada 2018 mencapai 37 desa, pada 2019 ditargetkan 63 desa dan kenyataannya menjadi 79 desa mandiri.
Kemudian pada 2020 diproyeksikan jumlahnya menjadi 89 desa, pada 2021 ditargetkan menjadi 115 desa, pada 2022 menjadi 141 desa, dan 2023 menjadi 167 desa mandiri.
Baca juga: Rempoah bersinergi mewujudkan desa mandiri
Sedangkan untuk target Indeks Desa Membangun di Jawa Barat pada 2019 ditargetkan menjadi 2,58 persen, pada 2020 menjadi 4,46 persen, pada 2021 menjadi 6,34 persen, pada 2022 menjadi 8,22 persen, sedangkan pada 2023 menjadi 10,11 persen.
"Sejumlah program sudah dilakukan sesuai indikator yang ada, yakni program desa digital yang di dalamnya program Wifi gratis, satu desa satu perusahaan atau one village one company, sampai program jembatan gantung masuk desa. Sebagian besar program sangat memenuhi Indikator Desa Membangun tersebut," katanya.
Menurut dia program-program tersebut sangat mengena dengan pembangunan desa di berbagai indikator, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, ketahanan sosial, sampai kebencanaan.
Sebagai contohnya di sektor kesehatan, katanya, ternyata masalah gizi stunting ditangani langsung sampai tingkat desa sesuai instruksi gubernur terhadap penanganan hal tersebut melalui dana desa.
Dan di sejumlah titik desa mandiri sudah dilakukan program tanggap bencana sehingga terdapat jalur evakuasi bencana dan pengetahuan kebencanaan yang tinggi di masyarakat desa tersebut.
"Saat ini seluruh OPD di Jawa Barat, dari mulai dinas saya sendiri sampai dinas lainnya, lebih konsen membangun desa. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jabar contohnya fokus melakukan program Jabar Caang ke semua pelosok, Dinas Kesehatan fokus tangani stunting, sampai Badan Narkotika Nasional yang langsung terjun ke desa cegah penyalahgunaan narkoba di desa," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi desa sendiri, katanya, pihaknya menjalankan program satu desa satu perusahaan, penyebaran CEO Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan perbantuan pemasaran produk Bumdes.
"Kemudian dalam hal perkembangan ekonomi, kami targetkan program satu desa satu perusahaan. Saat ini masih 14,1 persen atau 746 desa yang belum mempunyai Bumdes," katanya.
Baca juga: Gunung Sari bertransformasi jadi desa mandiri berprestasi
Baca juga: PDIP NTT usul bentuk program desa mandiri telur ayam
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
