Washington (ANTARA News) - Amerika Serikat (AS) secara resmi mengakui kemerdekaan Kosovo, Senin, dan bersikeras bahwa pecahnya provinsi itu dari Serbia adalah "kasus istimewa". "AS hari ini secara resmi mengakui Kosovo sebagai negara berdaulat dan merdeka. Kami mengucapkan selamat kepada warga Kosovo atas peristiwa bersejarah ini," kata Menteri Luar Negeri AS, Condoleezza Rice, dalam pernyataannya yang dikutip AFP. Proklamasi kemerdekaan Kosovo pada hari Minggu menimbulkan huru- hara dengan sasaran dua restoran McDonald`s dan Kedutaan AS di Beograd. Presiden George W. Bush sudah "menanggapi dengan pasti" permintaan Kosovo untuk menjalin hubungan diplomatik dengan AS, kata Rice yang sedang mengunjungi Kenya. "Seiring Kosovo yang pada hari ini memulai hidup sebagai negara merdeka, AS berjanji untuk tetap menjadi sahabat dan mitra dekatnya," kata Rice lalu menegaskan kembali "persahabatan kami dengan Serbia, sekutu kami saat Perang Dunia." Nicholas Burns, orang ketiga di departemen luar negeri AS, mengatakan bahwa Rice telah menelfon Presiden Serbia, Boris Tadic, pada hari Minggu untuk menekankan "hubungan yang kuat" antara kedua negara meski ada perbedaan pendapat mengenai Kosovo. Rice mengatakan Amerika Serikat mulai sekarang akan bersama-sama dengan masyarakat internasional dalam melaksanakan rancangan "kemerdekaan yang diawasi" bagi Kosovo. Rancangan tersebut diusulkan oleh mantan presiden Finlandia sekaligus utusan PBB, Martti Ahtisaari. "Mengingat konflik pada dasawarsa 90-an, kemerdekaan adalah satu-satunya cara yang langgeng untuk memajukan stabilitas kawasan itu," kata Ahtisaari dalam pernyataannya. Rice mengatakan bahwa Kosovo adalah "kasus istimewa," terkait bubarnya Yugoslavia, "sejarah pembersihan etnik dan kejahatan terhadap warga sipil Kosovo", dan perpanjangan masa pemerintahan PBB. "Kosovo tidak bisa dilihat sebagai preseden untuk situasi lain di mana pun di dunia pada saat ini." Amerika Serikat hingga kini masih berbeda pendapat dengan Rusia dan China yang merupakan dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Kedua negara itu khawatir proklamasi Kosovo menjadi contoh memikat bagi wilayah lain yang sedang berpikir untuk merdeka. Eempat negara EU terkuat, yaitu Inggris, Prancis, Jerman dan Italia -- mendukung kemerdekaan Kosovo. Tetapi, sejumlah anggota EU termasuk Spanyol, yang cemas akan kesatuan wilayah mereka sendiri, menyatakan menolak kemerdekaan itu. Pasukan yang dipimpin NATO dengan jumlah 17 ribu tentara dari 34 negara berada di Kosovo sejak 1999. Ketika itu AS dan sekutunya melakukan campur tangan militer untuk mengusir Serbia dari provinsi tersebut. Rice mengatakan bahwa AS menyambut baik janji pemerintah Kosovo tentang "multi-etnisitas sebagai asas pokok tata kelola pemerintahan yang baik, serta atas sambutan terhadap pengawasan internasional." Dia menambahkan: "Kami mempersilakan pemimpin Serbia bekerja bersama dengan Amerika Serikat dan mitra kami untuk menyelesaikan cita-cita bersama seperti perlindungan hak-hak, keamanan, kebudayaan, dan mata pencaharian masyarakat Serbia di Kosovo."(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008