counter

LPSK tegaskan korban terorisme tanggung jawab negara

LPSK tegaskan korban terorisme tanggung jawab negara

Petugas memperlihatkan nomor telepon layanan aduan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) usai peresmian gedung LPSK di Jakarta, Kamis (6/9/2018). Pembangunan gedung LPSK tujuh lantai tersebut untuk memperlancar tugas mengembangkan misi pemerintah dalam melindungi para saksi dan korban. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pras.

Dari FGD ini diharapkan tercipta satu skema atau mekanisme di masing-masing kementerian/lembaga dalam penanganan korban terorisme, kata Hasto.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo menegaskan negara berkomitmen dan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme.

“Korban merupakan tanggung jawab negara,” kata Hasto dalam siaran persnya yang diterima Antara, Rabu.

Tanggung jawab untuk korban terorisme itu seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

LPSK dan United Nation Development Program Resident Representative (UNDP) Indonesia mengelar Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Rabu, dengan tema, definisi, pelaporan dan mekanisme penanganan korban terorisme.

Baca juga: LPSK dukung Baiq Nuril ajukan amnesti
Baca juga: LPSK dukung putusan MA
Baca juga: Presiden keluarkan Perpres Tunjangan Kinerja Pegawai LPSK


Hasto mengatakan pemenuhan hak-hak korban terorisme pascakejadian, menjadi hal menarik untuk didiskusikan dalam FGD tersebut. Khususnya perihal penanganan psikososial bagi korban.

“Psikososial penting untuk didiskusikan karena dalam pelaksanaannya, LPSK diharapkan mendapat dukungan dari kementerian/lembaga terkait,” kata Hasto.

FGD itu diharapkan dapat membangun persepsi bersama bagi semua pihak, tentang korban terorisme serta bagaimana negara melalui kementerian/lembaga, termasuk pihak swasta dapat bersama-sama bersinergi mengemban tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya.

“Dari FGD ini diharapkan tercipta satu skema atau mekanisme di masing-masing kementerian/lembaga dalam penanganan korban terorisme,” kata Hasto.

Perwakilan UNDP Christophe Bahuet mengatakan UNDP berkomitmen penuh mendukung implementasi rencana aksi nasional tentang penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, melalui proyek PROTECT.

"Semoga upaya dan kerjasama kita semua akan menghasilkan pencapaian terbaik dan menjadi sumbangsih untuk terciptanya Indonesia yang lebih baik, lebih aman dan sejahtera,” ujar Christophe.

Presiden saksikan pengucapan sumpah 7 Komisioner LPSK

Pewarta: Fauzi
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar