counter

Mantan mendagri Venezuela mulai aksi mogok makan

Mantan mendagri Venezuela mulai aksi mogok makan

Imigran Venezuela berjalan menuju perbatasan Peru dengan Ekuador, setelah uu baru keimigrasian yang dipaksakan bagi semua imigran Venezuela yang memiliki visa dan paspor valid, di Tumbes, Peru, Sabtu (15/6/2019). (ANTARA Foto/REUTERS/GUADALUPE PARDO)

Karakas (ANTARA) - Seorang mantan menteri dalam negeri Venezuela, yang ditahan tahun lalu, saat ini melakukan aksi mogok makan sebagai protes karena tidak diperbolehkan menjalin komunikasi selama 75 hari, kata beberapa sumber, Kamis (11/7).

Jenderal Purnawirawan Migue Rodriguez (55), menjabat sebagai menteri dalam negeri Venezuela pada 2014, namun kemudian hubungannya dengan Presiden Nicolas Maduro putus.

Rodriguez ditangkap pada 2018 atas tuduhan terlibat dalam rencana "menyerang kesatuan" angkatan bersenjata.

Kasus itu muncul di tengah peningkatan pengawasan terhadap keadaan para tahanan Venezuela setelah seorang personel Angkatan Laut, Kapten Rafael Acosta, tewas dalam penawanan. Keluarganya mengatakan bahwa Acosta disiksa sampai meninggal ketika ditahan oleh badan intelijen militer DGCIM.

"Jenderal Miguel Rodriguez Torres sudah mogok makan sejak Senin, menurut laporan resmi DGCIM," kata anggota oposisi di parlemen, Adirana Pichardo, di Twitter.

Ia ditahan di kompleks militer Fuerte Tiuna, tempat kantor Kementerian Pertahanan berada, menurut para kerabat.

Pihak berwenang telah mencegah Rodriguez melakukan kontak dengan keluarga dan pengacaranya selama lebih dari dua bulan, kata sumber yang mengetahui keadaannya.

Proses peradilan terhadap Rodriguez telah berkali-kali ditunda, menurut kerabatnya.

Amerika Serikat telah melancarkan kritik tajam atas pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah Maduro. AS, pada Kamis, juga menjatuhkan sanksi terhadap DGCIM karena berperan dalam kematian Acosta.

Rodriguez sendiri menghadapi kritik pedas atas perlakuannya terhadap para tahanan ketika ia menjabat sebagai menteri dalam negeri saat gelombang protes dari kalangan oposisi muncul pada 2014.

Kelompok-kelompok pembela HAM mengatakan perlakuan terkait gelombang protes itu antara lain mencakup penahanan sewenang-wenang serta pemukulan yang dialami oleh para tahanan.

Sumber: Reuters

Baca juga: Kolombia beri izin kerja sementara bagi warga Venezuela tanpa dokumen

Baca juga: Maduro sahkan Padrino sebagai Menteri Pertahanan Venezuela

Baca juga: Oposisi Venezuela akan temui utusan Maduro saat pembicaraan mediasi

RI – Venezuela Perkuat Kerjasama Bilateral

Penerjemah: Tia Mutiasari
Editor: Azizah Fitriyanti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar