"BPJS perlu memikirkan reward buat mereka yang rajin bayar iuran tetapi tidak menggunakannya. Mungkin bisa dikasih check up gratis, tidak usah mahal. Artinya harus ada kreativitas untuk insentif masyarakat," ungkap Nova Riyanti Yusuf ketika ditemui dalam diskusi publik soal BPJS Kesehatan di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu.
Sebelumnya, BPJS Kesehatan dikabarkan berpeluang mengalami defisit hingga Rp28 triliun pada tahun ini, yang berasal dari kekurangan Rp1,3-1,5 triliun yang terjadi setiap bulannya ditambah dengan defisit tahun lalu sebesar Rp9 triliun.
Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Selasa (30/7) telah mengungkapkan rencana pemerintah untuk menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan dan mendesentralisasikan pengelolaan jaminan sosial kesehatan kembali ke pemerintah daerah.
Menurut anggota komisi yang mengurus masalah kesehatan dan ketenagakerjaan itu, menaikkan iuran adalah salah satu solusi jangka pendek. Harus ada perubahan perilaku agar masyarakat terbiasa membayar iuran meski tidak menggunakan jaminan kesehatan tersebut.
Untuk mempertahankan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan BPJS Kesehatan termasuk di dalamnya, maka diperlukan jangka panjang agar permasalahan seperti defisit tidak terjadi terus-menerus.
"Jadi jangan cuma itu. Perilaku orang banyak yang belum iuran. Sekarang perilakunya saja masih mau dibuat sebuah pembiasaan untuk membayar iuran. Kira-kira cukup tidak? Makanya harus ada jangka panjang dan pendek untuk penyelesaian ini kalau mau sustainable," ungkap anggota fraksi Partai Demokrat itu.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
