"Saya sarankan agar Presiden Jokowi tidak terpengaruh dengan wacananya IPW untuk mengganti Kapolri di sela-sela akan membentuk kabinet baru," kata Arief dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu.
Arief mengatakan hal itu untuk menanggapi pernyataan Ketua Presidium IPW Neta S Pane yang mewacanakan pergantian Kapolri ditengah penyusunan kabinet yang baru oleh Presiden terpilih Joko Widodo.
Hal itu terbukti dalam perhelatan Pemilu 2019 yang berjalan aman dan lancar, dimana tak terlepas dari kinerja Polri dan TNI dalam menjaga kelancaran pemilu 2019 yang netral dan profesional.
"Kami saja yang diseberang pemerintahan menilai kalau kinerja Polri selama dibawah pemerintahan Joko Widodo lebih profesional dan lebih maju kinerjanya. Lah ini IPW kok bisa bisa nya menilai kinerja Polri ya," kata Arief.
Baca juga: Demokrat tak ingin ganggu Presiden Jokowi dalam susun kabinet
Baca juga: Sri Mulyani tinggalkan zona nyaman demi kabinet Jokowi
Baca juga: Pengamat menilai kemurnian rekonsiliasi bisa dilihat pada Oktober
Arief menduga ada oknum petinggi Polri yang ingin menduduki jabatan Kapolri untuk menggantikan Jenderal Tito Karnavian.
Ia menambahkan Kapolri dan Panglima TNI bukan bagian dari penyusunan kabinet mendatang.
"Kedua pemimpin dua institusi inii, yakni Polri dan TNI merupakan jabatan profesional dan harus dijauhkan kepentingan politik agar bekerja secara profesional," jelasnya.
Jabatan kedua institusi itu berbeda dengan jabatan Jaksa Agung yang merupakan bagian dari hasil kompromi politik dan lebih politis jabatan Jaksa Agung.
Karena masuk dalam deretan anggota kabinet, maka bisa diduduki oleh siapa saja walaupun tidak berlatar belakang keahlian sebagai jaksa.
"Saya yakin Kangmas Joko Widodo akan lebih mengedepankan profesionalisme dan penilaian kinerja Kapolri yang saat ini masih bertugas dan belum memasuki masa pensiun," tuturnya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
