counter

Pengamat sebut sistem noken tak sesuai dengan konsep Pemilu

Pengamat sebut sistem noken tak sesuai dengan konsep Pemilu

Ilustrasi - Warga pedalaman memasukkan kertas suara ke noken (kantong) pada pemilu anggota legislatif di TPS Lapangan Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, Papua, Rabu (9/4). Warga di beberapa distrik Kabupaten Lanny Jaya masih menggunakan sistem noken yang mewakili setiap partai dalam pemungutan suara karena sebagian besar warganya masih buta huruf. (ANTARA FOTO/Rico Siregar)

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menyebutkan bahwa sistem noken yang digunakan pada sejumlah wilayah di Papua pada saat pemilu, tidak sesuai dengan konsep pemilihan umum.

"Sistem noken ini tidak sesuai dengan konsep pemilu umum, karena itu tidak mengistimewakan masyarakat Papua, tapi justru meminggirkan masyarakat Papua dari seluruh warga yang seharusnya bisa menggunakan hak pilihnya langsung," ujar Feri ketika dihubungi di Jakarta, Selasa.

Menurut Feri, hak pilih merupakan hak konstitusional seluruh warga negara yang sesungguhnya tidak dapat diwakili oleh orang lain, meskipun sistem noken ini sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
Baca juga: Sistem noken masih mewarnai Pemilu 2019 di Papua

Sementara itu dalam sistem noken, masing-masing anggota suatu suku di Papua mempercayakan atau mewakilkan hak pilih mereka kepada kepada sukunya.

"Kalau kita lihat konsep kesukuan di Indonesia, setiap suku memiliki pemimpin, namun hak politik tiap-tiap orang tidak bisa diwakilkan," kata Feri.

Menurut Feri, hak politik tiap-tiap individu tidak dapat diwakili karena masing-masing individu memiliki keyakinan dan pandangan yang berbeda. Hal tersebut dinilai Feri sebagai sesuatu yang menjadikan demokrasi istimewa.

"Tapi keistimewaan itu tidak didapat oleh sejumlah masyarakat Papua, karena dengan alasan hukum adat tiap-tiap kepala suku memilihkan hak pilih mereka," ujar Feri.

Lebih lanjut Feri menilai konsep noken ini perlu diubah secara perlahan-lahan, hingga masyarakat Papua memahami dan meyakini bahwa mereka juga memiliki hak politik yang sama, tanpa harus mengabaikan konsep hukum adat mereka.

"Tapi hukum negara ini memberikan semua warga negara hak yang sama dalam proses berdemokrasi termasuk pemilu," kata Feri.

Dalam Pemilu Serentak 2019, Komisi Pemilihan Umum mencatat sebanyak 12 kabupaten di kawasan Pegunungan Tengah, Papua masih menggunakan sistem noken.
Baca juga: Pengamat: Harus ada evaluasi sistem noken

Wilayah yang masih menggunakan sistem noken tersebut adalah Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Nduga, Mamberamo Tengah, Puncak, Puncak Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiai, Yahukimo, dan Kabupaten Intan Jaya.

Sedangkan yang tidak menggunakan sistem noken di kawasan Pegunungan Tengah hanya Kabupaten Yalimo dan Pegunungan Bintang.

Polisi usut video pembakaran surat suara di Papua

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar