#obesitas regulasi

Kumpulan berita obesitas regulasi, ditemukan 41 berita.

Menteri dan pejabat negara hadiri pengukuhan dua guru besar Unej

Universitas Jember mengukuhkan dua guru besar baru, yakni Profesor Bayu Anggono dan Profesor Sri Hernawati dalam ...

Menko Airlangga : OSS dukung peningkatan pertumbuhan ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan operasionalisasi perizinan berusaha secara online ...

Presiden jamin keamanan dan kepastian investasi setelah putusan MK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin keamanan dan kepastian investasi yang telah dilakukan, sedang, dan akan ...

Artikel

Membaca perlahan perlahan putusan MK soal Undang-Undang Cipta Kerja

Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (26/11) telah memutuskan bahwa Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta ...

Mengenali "omnibus law" dan dampak penerapannya

Pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada Kamis (25/11) yang menyatakan pembentukan ...

Baleg: DPR terbuka perbaiki UU Ciptaker

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Christina Aryani mengatakan DPR RI sangat terbuka memperbaiki Undang-Undang ...

Apindo sebut putusan MK soal UU Cipta Kerja tak berdampak serius

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun ...

Pemerintah janji akan patuhi putusan MK mengenai UU Cipta Kerja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah ...

Pemerintah segera tindak lanjuti putusan MK terkait UU Cipta Kerja

Pemerintah segera menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 ...

MK: Obesitas regulasi bukan alasan kesampingkan pedoman menyusun UU

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa obesitas regulasi dan tumpang-tindih antar-UU tidak boleh ...

KPPOD sebut masih ada potensi masalah regulasi akibat UU Ciptaker

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N. Suparman mengatakan bahwa ...

KPPOD: UU Ciptaker permudah perizinan untuk pelaku usaha

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N. Suparman mengatakan, berdasarkan ...

Dirjen Otda sebut e-Perda solusi dalam pembentukan regulasi di daerah

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik berharap aplikasi peraturan daerah elektronik atau e-Perda menjadi ...

Kementerian ATR: UU Cipta kerja sinkronkan regulasi sektoral agraria

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan ...

Aplikasi e-Perda hadirkan birokrasi 3.0

Aplikasi inovasi dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri e-Perda menghadirkan wujud ...