#pshk

Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mengingatkan  ...

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati berpendapat keterbukaan ...

Artikel

Hukum sudah sepatutnya menjadi pelindung bagi segenap masyarakat, termasuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau orang ...

Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbangan menyebutkan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Sumbangan ...

Artikel

Korupsi bukan hanya kejahatan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana ...

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebutkan Pasal 415 yang mengatur tentang perzinaan dalam Rancangan Kitab ...

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengingatkan semua pihak, terutama pemerintah dan DPR RI bahwa konstitusi ...

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat dikatakan ...

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mendorong pemerintah dan DPR RI segera merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 9 ...

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti meminta pemerintah agar membuat data valid jumlah masyarakat miskin yang akan ...

Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Firman Manan menuturkan sebaiknya pemerintah mengoptimalkan ...

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasna Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Paulus Waterpauw ...

Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Tholabi Kharlie mengingatkan potensi rangkap jabatan terkait ...

Video

ANTARA - Berdalih menyelamatkan ekonomi, beberapa elite politik menebar bola panas dengan wacana pemilu diundur, yang ...

Aktivis hak asasi manusia sekaligus pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Asfinawati, ...