#pshk

Mahkamah Konstitusi (MK) perlu pengawasan internal maupun eksternal, agar menjadi lembaga peradilan yang berwibawa ...

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mengatur perdagangan, peredaran, penggunaan, dan pengawasan minuman ...

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai ketentuan di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan ...

Para kandidat yang maju pemilihan umum menentukan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi tersebut, kata dosen ...

Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) yang sedang digodok di DPR dinilai dapat membekukan ...

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menilai ketentuan di dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU Nomor 8 ...

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia mengemukakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan ...

Dua organisasi kemasyarakatan Islam, yakni Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia dan Pengurus Pusat Gerakan Pemuda ...

Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) dinilai hanya akan memperpanjang proses birokratisasi, ...

Guru Besar Hukum Tata Negara UI Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pemerintah dan DPR perlu memetakan Organisasi ...

Koalisi Pemantau Peradilan yang terdiri atas 11 LSM mendesak DPR RI agar tidak "menyandera" KPK dengan cara melakukan ...

Koalisi Pemantau Peradilan mengatakan, Panitia Kerja RUU Komisi Yudisial (KY) yang menginginkan agar lembaga tersebut ...

Ketua Umum DPP Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Julian Manurung menilai, lembaga intelijen perlu diperkuat ...

LSM Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menyatakan, akuntabilitas Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dalam ...

Pengamat hukum tata negara Dr Irman Putra Siddin berpendapat, MPR perlu turun tangan menyelesaikan "konflik" antara ...