#pusat studi hukum dan kebijakan

Koalisi kawal calon pimpinan KPK 2019-2023 yang terdiri dari tujuh kelompok masyarakat sipil menilai panitia seleksi ...

Penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan alasan negara memerlukan dasar pembangunan melupakan bahwa ...

Pemberlakuan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah tidak direlevan ...

Pusat Kajian Anti Korupsi dan Good Governance Universitas Lambung Mangkurat (Parang ULM) menilai prosedur penjaringan ...

Koalisi Kawal Capim KPK akan merilis surat terbuka kepada Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim KPK) terkait isu ...

Setelah bergulir sekitar dua tahun di DPR, akhirnya naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Permusikan benar-benar ...

Koalisi kelompok masyarakat sipil untuk pemilu yang bersih dan damai yang terdiri atas berbagai pegiat pemilu mengajak ...

 Ahli hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti menyebutkan dua alasan mengapa RUU ...

 Ahli hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti menilai bahwa RUU Permusikan harus dicabut ...

MPR RI yang diwakili Biro Humas Sekretariat Jenderal MPR RI menggelar stand atau booth MPR RI pada gelar acara Pameran ...

Artikel

Presiden Joko Widodo akhirnya merevisi Keputusan Presiden Nomor 29/2018-2019 yang memuat 115 nama warga binaan ...

Ahli hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti, mengatakan, keputusan remisi untuk terpidana ...

Debat Capres

Jakarta (ANTARA News) – Debat antar calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan Presiden 2019 yang pertama ...

Koalisi Masyarakat Sipil mengirimkan surat terbuka kepada Badan Pengawas Pemilu terkait diloloskannya sejumlah mantan ...

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyarankan Mahkamah Konstitusi mendahulukan penyelesaian gugatan ...