#pusat studi hukum dan kebijakan
Kumpulan berita pusat studi hukum dan kebijakan, ditemukan 117 berita.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati berpendapat keterbukaan ...
Artikel
Hukum sudah sepatutnya menjadi pelindung bagi segenap masyarakat, termasuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau orang ...
Kantor Staf Presiden (KSP) menyebutkan perlunya penguatan kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas dalam upaya ...
Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas Sumbangan menyebutkan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Sumbangan ...
Artikel
Korupsi bukan hanya kejahatan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana ...
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebutkan Pasal 415 yang mengatur tentang perzinaan dalam Rancangan Kitab ...
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengingatkan semua pihak, terutama pemerintah dan DPR RI bahwa konstitusi ...
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat dikatakan ...
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mendorong pemerintah dan DPR RI segera merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 9 ...
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti meminta pemerintah agar membuat data valid jumlah masyarakat miskin yang akan ...
Badan Riset dan Inovasi Nasional mengatakan Komite Nasional Indonesia untuk Program Management of Social Transformation ...
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) meminta Polri menindak tegas ...
Artikel
Patut diakui, sejauh ini, Pemerintah Indonesia terus berusaha melakukan berbagai upaya dan inovasi mencegah serta ...
Ragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Rabu (17/11), mulai dari upaya bersama berbagai pihak memberantas mafia ...
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi menilai kewenangan kejaksaan terkait dengan penyadapan ...
