#pusat studi hukum dan kebijakan

Peneliti senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Bivitri Susanti menilai argumentasi kuasa hukum ...

Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang menginginkan berbagai lembaga eksisting atau yang telah ada pada saat ini ...

Koalisi yang terdiri atas belahan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengingatkan bahwa hak asasi manusia adalah ...

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Korupsi mendesak Presiden Joko Widodo agar dapat segera ...

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting menyatakan bahwa sebaiknya Dewan Perwakilan ...

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Miko Ginting, menyatakan, masih terbuka peluang KPK untuk menetapkan ...

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Miko Ginting menilai ...

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengizinkan mantan anggota Komisi II DPR-RI dari Fraksi Partai Hanura ...

Persoalan penanganan perkara lalu lintas pada tahun 2016 menjadi perhatian khusus bagi Mahkamah Agung (MA) karena ...

Mahkamah Agung didesak segera menerbitkan salinan putusan kasasi dalam kasus kekerasan seksual di Jakarta ...

Setelah disuarakan puluhan ribu warga masyarakat yang menandatangani petisi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ...

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Indonesia Focal Point menyatakan tulisan Koordinator Kontras Haris Azhar mendorong ...

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Miko Ginting menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan, ...

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia menilai kasus suap yang melibatkan panitera PN Jakarta Pusat Edy ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) memperingati Hari Kartini dengan ...