#pusat studi hukum dan kebijakan

Kumpulan berita pusat studi hukum dan kebijakan, ditemukan 117 berita.

PSHK sebut ketiadaan psikolog hambat proses hukum kekerasan seksual

Pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Bivitri Susanti mengatakan tidak adanya psikolog yang ...

Asisten Deputi: BRIN integrasikan riset dari hulu sampai hilir

Asisten Deputi III Pengembangan Usaha BUMN, Riset dan Inovasi Kementerian Perekonomian Andi Novianto menuturkan Badan ...

Koalisi masyarakat sipil kritik rencana penambahan pasal revisi UU ITE

Koalisi sejumlah kelompok masyarakat sipil mengkritik rencana Pemerintah menambah satu pasal pada revisi Undang-Undang ...

Ahli Hukum: Ada implikasi hukum presiden tiga periode

Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan terdapat implikasi hukum bila wacana masa jabatan presiden tiga ...

ILUNI UI nyatakan kontroversi Pakta Integritas mahasiswa baru selesai

Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Andre Rahadian menyatakan bahwa kontroversi seputar Pakta ...

Artikel

Tuntutan rendah "sudah diduga" untuk penyerang Novel Baswedan

Saat ANTARA bertanya mengenai respon soal tuntutan 1 tahun penjara kepada dua orang terdakwa penyiram air keras kepada ...

Aktivitas rapat daring rawan pelanggaran hukum lindungi data pribadi

Dalam masa pandemik COVID-19 ini banyak masyarakat beraktivitas di rumah, sehingga pertemuan atau rapat lazim dilakukan ...

Presiden diminta hadir di MK jelaskan motif revisi UU KPK

Pegiat antikorupsi selaku pemohon uji formil revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden ...

Masyarakat penyandang disabilitas minta perpres disabilitas transparan

Masyarakat penyandang disabilitas yang diwakili Koalisi Nasional Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas meminta ...

Artikel

Selangkah lagi menuju nestapa KPK

Sejumlah anggota DPR RI mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana ...

Kelompok sipil minta presiden evaluasi kementerian terkait karhutla

Kelompok koalisi masyarakat sipil berharap Presiden Joko Widodo akan melakukan evaluasi akan kementerian dan lembaga ...

Koalisi masyarakat sipil minta pembatalan PK terkait karhutla

Koalisi masyarakat sipil meminta pemerintah untuk membatalkan peninjauan kembali (PK) atas keputusan Mahkamah Agung ...

Koalisi Sipil dorong respon cepat pemerintah atasi asap karhutla

Koalisi Masyarakat Sipil meminta pemerintah melakukan respon cepat seperti evakuasi, sebagai langkah sementara ...

Koalisi warga sipil buat surat terbuka untuk Presiden terkait karhutla

Kelompok warga sipil menyampaikan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo, meminta pemerintah melakukan tindakan nyata ...

Koalisi luncurkan petisi buat Presiden Jokowi soal capim KPK

Koalisi kawal calon pimpinan (capim) KPK 2019-2023 yang terdiri dari tujuh kelompok masyarakat sipil meluncurkan petisi ...