ANTARA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat rapat Pembahasan RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Rabu (13/3), mengusulkan agar kawasan aglomerasi di bawah wewenang wakil presiden. Ia juga menyampaikan pentingnya ada program penataan atau harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan bagi kawasan aglomerasi.(Setyanka Harviana Putri/Sanya Dinda Susanti/Chairul Fajri/Nanien Yuniar)