"Tetapi di sisi lain pelaksanaan dari FTA itu tidak terelakkan karena sudah dirancang dan disepakati sejak lama sehingga kita harus mematuhi kesepakatan tersebut," kata Direktur Operasional dan Pelayanan PT Jamsostek Ahmad Ansyori di Jakarta, Sabtu.
Dia menjelaskan bahwa sudah banyak kajian tentang dampak dari perdagangan bebas tersebut pada kinerja perusahaan lokal dan sebagian besar dari kajian itu mengkhawatirkan perkembangan perusahaan dalam negeri.
Sejumlah kajian mengatakan akan terjadi PHK atas 2,5 juta pekerja, terutama pada sektor kulit, sandang, tekstil dan baja. Ratusan perusahaan padat karya dan perusahaankecil jga akan merasakan dampaknya.
"Saya perkirakan angkanya tidak akan sebanyaknya itu, mungkin sekitar 1,8 juta pekerja," katanya.
Dampaknya pada program Jamsostek, kata Ansyori, akan terjadi pengurangan kepesertaan hingga 1,8 juta pekerja. "Itu jika 1,8 juta pekerja itu semua adalah peserta Jamsostek," kata Ansyori.
"Jika mereka semua menjadi peserta Jamsostek, maka terjadi pengurangan kepesertaan sehingga peserta aktif yang saat ini 8,4 juta peserta menjadi 6,6 juta tenaga kerja," katanya.
Ansyori meyakini, jika skenario itu terjadi maka akan berlangsung secara gradual dalam delapan bulan setelah perdagangan bebas itu dimulai. Namun, dia meyakini ada sisi putih pada suatu peristiwa.
"Saya yakin, pemerintah akan bersikap jika terjadi penurunan kinerja perusahaan lokal secara masif. Mungkin akan terjadi pemberian insentif dan fiskal, pengadaan proyek infrastruktur dan pengembangan agrobisnis," kata Ansyori.
Menyinggung target penambahan kepesertaan Jamsostek sebesar 2,7 juta pekerja pada tahun 2010, dia optimisyid angka tersebut tercapai meskipun ada perdagangan bebas ASEAN-China.
Dia menilai kondisi riil di lapangan masih terdapat 25 juta pekerja formal yang belum menjadi peserta aktif Jamsostek. Mereka itu yang digarap secara sungguh-sungguh agar target 2010 tercapai.
Ketika ditanya tentang beratnya situasi tenaga kerja pada tahun ini yang dikaitkan dengan perdagangan bebas, Ansyori menilai perjanjian multilateral yang sudah dibuat dan disepakati tidak mungkin dibatalkan.
"Itu tidak sekadar gentlemen agreement tetapi juga realitas dunia yang menjadi tren di penjuru muka bumi agar suatu kelompok negara tidak tertinggal," katanya.
Untuk mengantisipasi dampak dari kesepakatan tersebut, menurut dia, sudah selayaknya pemerintah memperkuat fundamental ekonomi, melakukan treatment tertentu, membenahi infrastruktur ekonomi dan keuangan serta membicarakan kembali besaran tarif di bidang-bidang tertentu.(*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
