"Makanya, agar terjadi ke`fatsoen`an politik, seharusnya pemerintah menunda dulu penyerahan dana bantuan langsung tunai (BLT) itu sampai selesainya Pemilu 2009 dan Pemilu Presiden (Pilpres)," katanya kepada ANTARA.
Ia meyakinkan, jika penyerahan dana BLT tetap dilakukan di sekitar waktu pelaksanaan dua agenda pesta demokrasi tersebut, sangat berpotensi mengundang indikasi `money politics`.
"Walaupun tidak terbuka partai mana yang melakukannya (money politics), tetapi yang jelas arahnya ke pemerintahan ini," katanya.
Harus Bermartabat
Tjahjo Kumolo yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI Perjuangan menyatakan, pihaknya amat mendukung berlangsungnya suatu pesta demokrasi secara bermartabat dan demokrasi, sebagaimana juga terus dikumandangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Jadi, (penyerahan dana BLT) di tengah momentum Pemilu jangan sampai menciderai Pemilu itu sendiri yang harusnya bermartabat, demokratis dan mendidikan masyarakat," katanya.
Ia minta agar semua pihak terlebih partai-partai peserta Pemilu, seyogianya bermain "fair". Tidak usah memanfaatkan berbagai instrumen kebijakan non partai, untuk kepentingan mengelabui konstituen.
"Jika kita `fair` di Pemilu, hasil dari demokrasi itu akan sangat positif bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab, adil, jujur serta bermartabat," katanya.
Dalam kaitan itu, dia juga mengatakan, seharusnya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bersama organisasi-organisasi pemantau Pemilu yang independen, bisa menyikapi dengan cermat usaha pembagian dana BLT bersamaan dengan masa kampanye terbuka.
"Situasnya mestinya dibangun kondusif. Jangan ada yang memancing untuk terjadinya hal-hal yang menciderai jalannya pesta demokrasi yang jujur, adil dan bermartabat ini," kata Tjahjo Kumolo.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
