Menurut laporan pusat media PBB di New York, Rabu, konferensi yang akan berlangsung di Wina, Austria, itu akan digelar pada tingkat menteri namun Direktur Jenderal IAEA (Badan Energi Atom Internasional) Yukiya Amano berharap konferensi juga dihadiri oleh para pemimpin politik.
Ia mengatakan agenda yang akan dibahas pada pertemuan 20-24 Juni itu tidak hanya menyentuh aspek-aspek teknis menyangkut krisis reaktor nuklir Fukushima, melainkan juga dampak politik yang ditimbulkan oleh krisis tersebut.
"Karena itulah saya ingin agar para pemimpin politik bisa hadir," kata Yukiya Amano di markas besar IAEA di Wina.
Amano mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan undangan kepada para perdana menteri dan menteri luar negeri negara-negara anggota IAEA untuk menghadiri konferensi keamanan nuklir IAEA Juni mendatang.
IAEA atau International Atomic Energy Agency saat ini beranggotakan 151 negara, termasuk Indonesia.
Ia mengatakan situasi "masih sangat serius" di reaktor Fukushima, yang sejak 11 Maret lalu memuntahkan pencemaran radioaktif.
Pertengahan bulan lalu, Yukiya Amano telah secara langsung mengunjungi Jepang untuk memantau situasi pasca rusaknya pembangkit nuklir Fukushima.
Selain akan dibahas pada Juni nanti, krisis reaktor Fukushima dalam waktu dekat ini juga akan dibicarakan dalam sidang negara-negara anggota Konvensi Keamanan Nuklir (CNS) di Wina.
CNS adalah perangkat internasional yang mengikat secara hukum dan dibuat pasca kecelakaan nuklir Chernobyl di Uni Soviet 25 tahun lalu.
Konvensi yang disahkan di Wina pada 17 Juni 1994 itu bertujuan untuk memajukan keamanan nuklir, budaya & manajemen keamanan serta kegiatan saling berbagai pengetahuan di antara negara-negara yang memiliki kekuatan nuklir. (TNY/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
