"Butuh waktu puluhan tahun untuk semua desa di Kalbar memiliki perpustakaan sesuai amanat undang-undang perpustakaan," ujarnya saat dihubungi di Pontianak, Minggu.
Ia menjelaskan, hingga kini baru ada sekitar 140 perpustakaan desa yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Kalbar.
Menurut dia, kurangnya perpustakaan desa di Kalbar mengakibatkan rendahnya minat baca masyarakat. Kalbar saat ini berada pada peringkat ke-29 dari 33 provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat baca rendah.
"Kita terendah dari provinsi di Kalimantan lainnya," ujarnya.
Anggaran APBD yang dialokasikan untuk perpustakaan Kalbar hanya sebesar Rp8,256 miliar atau sebesar 0,41 persen dari total APBD Kalbar.
Data Perpustakaan Wilayah Kalbar, tahun 2009 baru memiliki 15 perpustakaan desa, tahun 2010 meningkat menjadi 15 perpustakaan dan 2011 menjadi 75 perpustakaan desa. Masing-masing perpustakaan dibekali 1.000 eksemplar buku dengan 500 judul dan dua rak.
Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI asal pemilihan Kalbar Zulfadhli menyatakan, pemerintah kurang serius dalam memerhatikan perpustakaan.
"Kondisi seperti itu tidak hanya terjadi di Kalbar, tetapi di seluruh Indonesia," ujarnya.
Dia menilai, pemerintah tidak konsisten melaksanakan Undang-Undang tentang Perpustakaan.
"Kami Komisi X akan terus mendesak pemerintah untuk menambah jumlah perpustakaan desa karena perpustakaan merupakan bagian dari fungsi pendidikan," katanya.
(U.A057)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
