"Kita tidak mencampuri urusan dalam negeri Thailand tapi sebagai satu family dan ingat semboyan ASEAN itu caring and sharing community. Jadi we do care, share terhadap pada apa yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN," kata Presiden Yudhoyono dalam keterangannya di Nay Pyi Taw, Senin.
Para pemimpin ASEAN, kata dia, menyeru agar permasalahan yang ada di Thailand diselesaikan secara damai, demokratis berdasarkan konstitusi dan ketentuan hukum.
"Dan kita berharap proses itu berjalan secara inklusif karena bila situasi di Thailand terus memburuk ekonomi akan terganggu," katanya.
Menurut Presiden, terganggunya satu ekonomi di ASEAN pasti akan berdampak tidak baik bagi kawasan.
"Oleh karena itu kalau kita peduli pertama untuk kebaikan Thailand dan selanjutnya untuk kepentingan ASEAN secara bersama," katanya.
Sebelumnya para menteri luar negeri ASEAN mengemukakan keyakinan pada kemampuan rakyat Thailand mengatasi kesulitan saat ini dan menawarkan bantuan berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam ASEAN.
"Negara-negara anggota ASEAN...siap untuk memberikan segala bentuk bantuan yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip dalam Piagam ASEAN," demikian pernyataan bersama para menteri luar negeri ASEAN.
Negara-negara ASEAN juga menegaskan kembali Pernyataan Pemimpin ASEAN terkait perkembangan di Kerajaan Thailand yang dikeluarkan di Tokyo pada 14 Desember 2013 serta menggarisbawahi keperluan proses demokrasi untuk mengembalikan penegakan hukum, mempromosikan rekonsiliasi nasional dan mengembalikan kondisi normal di Thailand selaras dengan keinginan dan kepentingan rakyat Thailand.
ASEAN juga mengikuti dengan seksama perkembangan terbaru di Thailand dan menekankan dukungan penuh pada penyelesaian damai untuk mengatasi tantangan yang ada melalui dialog yang sepenuhnya menghormati ketentuan hukum dan prinsip demokrasi.
Sementara itu laporan media menyebutkan para pengunjuk rasa anti-pemerintah Thailand pada Jumat (9/5) menuju ke berbagai lokasi di ibu kota Bangkok sebagai awal dari "pertempuran terakhir" yang dijanjikan untuk menggulingkan pemerintah sementara dan mewujudkan reformasi sebelum pemilihan umum.
Ribuan warga Bangkok Jumat turun ke jalan menuntut pembubaran pemerintah sementara, penundaan pemilihan umum, dan reformasi untuk mengakhiri pengaruh keluarga Shinawatra.
Pemerintah sementara Thailand terbentuk setelah pengadilan tinggi memberhentikan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dari jabatannya terkait dugaan korupsi. Pemerintah baru akan menggelar pemilihan umum pada 20 Juli.
Pewarta: GNC Aryani
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2014
