Rakyat, khususnya yang rentan terhadap berbagai persoalan kemiskinan seperti petani dan nelayan, harus menjadi fokus perhatian kitaJakarta (ANTARA News) - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menginginkan agar ada program percepatan untuk rakyat Indonesia mengingat APBN Perubahan 2014 dan ruang fiskal yang tersedia pada 2015 sangat terbatas untuk melaksanakan agenda kerakyatan.
"Ini tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Jokowi-JK. Tak hanya nampak dari warisan utang yang mencapai lebih dari Rp3000 triliun. APBNP tahun 2014 dan ruang fiskal yang tersedia pada tahun 2015 sangatlah terbatas," kata Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Rabu.
Menurut Hasto, buramnya potret fiskal menjadi tantangan dan seni pemerintahan tersendiri bagi Jokowi.
"Rakyat, khususnya yang rentan terhadap berbagai persoalan kemiskinan seperti petani dan nelayan, harus menjadi fokus perhatian kita", kata Jokowi sebagaimana dikutip Hasto saat memberikan pengarahan ke tim transisi.
Dalam setiap pengarahan terhadap agenda pokok yang harus dijalankan tim transisi, kata Hasto, maka Jokowi berulang kali menegaskan bahwa kantor transisi harus menjabarkan program-program seperti mempercepat Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, penataan rumah rakyat.
"Ke depan tidak boleh lagi nelayan tidak bisa melaut hanya karena tidak ada solar, ataupun modal", kata Hasto. Pokja APBN dan Energi diharapkan mencari terobosan.
"Kebijakan ekonomi berdikari dan kedaulatan energi memerlukan cara berpikir baru dalam implementasi kebijakan. Tidak boleh lagi kebijakan pemerintah tersandera oleh berbagai kelompok kepentingan seperti mafia impor dan mafia minyak," katanya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2014
