Sementara itu protes massal meletus di negara Afrika Barat tersebut sehubungan dengan pengangkatan pemimpin dukungan pemerintah untuk memerintah negeri itu.
Sekretaris Jenderal PBB tersebut juga menyerukan diberikannya perlindungan hak untuk hidup dan harta dan pada saat yang sama mengikuti dengan keprihatinan besar situasi yang berkembang dengan cepat di Burkina Faso, kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric dalam satu taklimat harian.
Presiden Burkina Faso Blaise Compaore mundur pada Jumat (31/10) dan melarikan diri ke Pantai Gading, setelah berhari-hari protes massal sehubungan dengan upayanya untuk mengubah Undang-Undang Dasar untuk memperpanjang 27 tahun masa kekuasannya.
Militer pada Sabtu mengangkat Let. Kol. Issaac Zida untuk memimpin pemerintah sementara, tindakan yang memicu demonstrasi pada Minggu. Pemrotes mendesak militer agar menyerahkan kekuasaan dan menuntut kembalinya kekuasaan sipil.
Meskipun menyatakan konsultasi sedang diselenggarakan antara militer dan pihak oposisi serta kelompok lain, Ban kembali menyampaikan seruannya kepada semua pihak agar menahan diri dan segera mencapai kesepakatan mengenai peralihan damai, demikian lapor Xinhua.
Presiden sementara Isaac Zida pada Senin berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada satu badan peralihan yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang dipilih secara konsensus, sebagai bagian dari upaya untuk menenangkan krisis politik yang berkecamuk di negeri tersebut.
Uni Afrika juga mengajukan tekanan atas militer Burkina Faso pada Senin, dan memberi militer negara itu waktu dua pekan untuk menyerahkan kekuasaan atau menghadapi sanksi.
(Uu.C003)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014
