Pertemuan itu, menurut mantan anggota DPR RI dua periode itu di Jakarta, Minggu, untuk mendesak dilakukannya rekonsiliasi diantara para pihak yang bertikai di tubuh Golkar sehingga dapat dicegah perpecahan yang lebih massif yang sangat merugikan Partai Golkar.
"Saya menganjurkan tokoh-tokoh Golkar yang 'nonblok' ini segera bertemu untuk mendesak rekonsiliasi. Ini momentum bagus setelah Rabu besok Kemenkumham mengumumkan sikap pemerintah terhadap dualisme kepengurusan di tubuh Golkar," kata Ridwan Mukti.
Dalam keterangan persnya, Ridwan mengatakan, pentingnya rekonsiliasi ini karena gejala terbelahnya Partai Golkar tidak akan berhenti di tingkat DPP, tapi juga di DPR RI dan yang lebih parah lagi jika Golkar terbelah juga sampai ke daerah-daerah.
"Ini sangat penting sebelum Golkar terbelah ke daerah. Sekali lagi saya anjurkan para tokoh yang hingga saat ini tidak berada di dua kepengurusan itu untuk segera bertemu. Ini demi Golkar, dan juga demi bangsa dan negara ini, karena Golkar merupakan aset sangat penting bagi Indonesia," kata Ridwan Mukti, yang juga Bupati Musi Rawas, Sumsel.
Kemenkumham rencananya akan mengumumkan sikap pemerintah terkait dualisme kepengurusan di tubuh Golkar setelah kedua kelompok di Golkar menggelar Munas di tempat berbeda, yakni di Bali dan Ancol, Jakarta. Kedua Munas ini melahirkan dua kepengurusan yang berbeda, dan terus terlibat perdebatan mengenai keabsahan masing-masing.
Hanya saja, selain dua kelompok ini, ada kelompok yang dianggap "nonblok" yang jumlah pendukungnya juga besar di seluruh Indonesia. Kelompok ini menjadi harapan yang bisa mendorong Golkar kembali utuh dengan digelarnya rekonsiliasi.
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
