"Kebijakan ini sangat mengkhawatirkan koperasi-koperasi di daerah," kata Ketua Koperasi BMT Mentari Kotagajah, Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Sabdo, ketika dihubungi dari Jakarta, Senin.
Menurut dia koperasi memerlukan proteksi khusus untuk mengantisipasi "branchless banking" agar ke depan bisa bersaing.
"Kami ingin perlindungan dari pemerintah," katanya.
Menanggapi hal itu Asisten Deputi Urusan Program Pendanaan Kementerian Koperasi dan UKM Tamim Saefudin mengatakan dalam menghadapi sosialisasi "branchless banking" hingga pelosok daerah, koperasi justru ditantang untuk meningkatkan layanan agar semakin berkualitas dan profesional.
"Kalau koperasi mampu memberikan layanan yang baik, maka anggota pasti akan loyal," katanya.
Menurut dia "branchless banking" merupakan kebijakan pemerintah terkait "financial inclusion" yang tidak bisa dielakkan lagi.
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
