"Antara saya dan Pak JK (Jusuf Kalla) tidak ada perbedaan prinsipil," kata Pudjiastuti, dalam acara pertemuan pemimpin redaksi, di Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Jakarta, Jumat malam.
Dia malah menyatakan bahwa pers-lah yang kerap menulis berita-berita sensasional. Sekali lagi dia menyangkal ada perbedaan secara prinsip dengan Kalla.
Pudjiastuti memberi contoh tentang hal ini, saat Kalla selesai meninjau ke beberapa daerah, kehadiran dia diwakili beberapa pejabat eselon satu Kementerian Kelautan dan Perikanan karena dia sedang ada keperluan lain.
Sebelumnya, Pudjiastuti menegaskan, reformasi kebijakan sektor kelautan dan perikanan tidak mudah tetapi tetap harus dilakukan guna menjaga kelestarian sumber daya lautan Republik Indonesia.
"Kami telah melakukan reformasi perikanan sejak bulan pertama saya menjabat," kata dia, dalam acara forum bisnis dan investasi kelautan perikanan di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (30/3).
Selain itu dia juga menekankan kepentingan reformasi kelautan dan perikanan selain koordinasi dengan instansi-instansi lain dan kolega di kabinet. Dia juga menyatakan telah mendiskusikan pekerjaannya dengan Presiden Joko Widodo.
Sebagaimana diwartakan sejumlah media, Kalla meminta Pudjiastuti mengevaluasi kebijakannya yang mengakibatkan penurunan produksi pengolahan ikan di sejumlah wilayah, di antaranya di Sumatera Utara dan Maluku.
Pudjiastuti menyatakan, di sejumlah daerah yang dilaporkan menurunnya produksi pengolahan ikan antara lain karena banyak unit pengolahan ikan yang tidak dioperasikan.
Peneliti di CSIS, Jakarta, juga telah mengeluarkan pernyataan kepada publik bahwa kebijakan dan praktik penenggelaman kapal ikan asing ilegal tidak akan efektif pada jangka panjang.
Hal ini, menurut CSIS, hanya efektif pada jangka pendek dan diperlukan koordinasi lebih baik antar instansi terkait serta pembentukan dan penguatan instansi serupa Penjaga Pantai Indonesia.
Pewarta: Muhammad Rahman
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
