Namun PBB menunggu semua pihak memberikan akses pengiriman bantuan kemanusiaan ke Aleppo, tempat warga sipil hidup dalam kepungan sejak Juli.
Izin tersebut diberikan sehari setelah Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi tentang pengerahan pengamat untuk mengawasi evakuasi dan melaporkan perlindungan warga sipil yang masih berada di kota terkepung itu.
"Kami sudah menerima izin untuk mengirim 20 staf internasional dan nasional ke Aleppo untuk memainkan peran penting dalam pengawasan dan respons di Kota Aleppo," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.
"Akses ke orang-orang yang membutuhkan guna memberikan bantuan kemanusiaan juga sangat dibutuhkan," tambah dia sebagaimana dikutip kantor berita AFP.
Sedikitnya 25.000 orang telah meninggalkan beberapa distrik pemberontak di Aleppo sejak operasi dimulai pekan lalu menurut Komite Internasional Palang Merah (International Committee of the Red Cross/ICRC).
Pasukan Suriah pekan lalu bergerak untuk menuntut kendali penuh atas bagian timur kota yang telah dikuasai petempur oposisi sejak 2012.
Kejatuhan Aleppo akan memberi Presiden Bashar al-Assad kemenangan terbesarnya dalam perang hampir enam tahun yang telah menewaskan lebih dari 310.000 orang dan menyebabkan separuh dari penduduknya mengungsi.
Tim PBB ada di pos pemeriksaan pemerintah Suriah di Aleppo untuk memantau konvoi bus yang membawa para pengungsi meninggalkan wilayah kekuasaan pemberontak, kata Dujarric.
"Perlindungan warga sipil yang meninggalkan area-area ini masih menjadi perhatian besar," katanya.
"Seluruh warga sipil yang tersisa mesti diizinkan meninggalkan area itu dengan aman kalau mereka memilih melakukannya."
Prancis, yang menyusun resolusi mengenai pengiriman pengamat, mengatakan bahwa keberadaan pengamat internasional bisa mencegah Srebrenica lainnya, pembunuhan ribuan pria dan anak lelaki Bosnia tahun 1995 ketika kota jatuh ke tangan pasukan Serbia.(kn)
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2016
