Peluncuran buku ini dihadiri sejumlah pejabat negara, diantaranya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Jaksa Agung M Prasetyo, Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari, Seskab Pramono Anung, Menkum HAM Yasonna Laoly, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin hingga Ketua Komisi 3 DPR Bambang Soesatyo, serta Hakim Agung MA Gayus Lumbuun dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Hadir pula sejumlah elite PDI Perjuangan seperti Wakil Sekjen Ahmad Basarah dan Eriko Sotarduga, serta Ketua DPP PDI Perjuangan Wiryanti Sukamdani.
Buku yang berjudul, "Banteng Senayan dari Medan-Sebuah Pergumulan Hukum dan Politik" ditulis oleh Rahmat Sahid, dengan kata pengantar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sementara buku yang kedua merupakan pemikiran Trimedya yang tertuang dalam berbagai tulisan di media dengan judul buku "Parlemen dan Penegakan Hukum di Indonesia", yang disunting oleh Rahmat Sahid, dengan kata pengantar Menko PMK Puan Maharani.
Trimedya menyampaikan, tidak bisa dipungkiri bahwa pemberitaan tentang penegakan hukum di Indonesia adalah hal yang sangat menjual terutama bilamana ada pemberitaan tentang pejabat yang terkena operasi tangkap tangan karena melakukan korupsi.
Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan ini, masyarakat terkadang lupa bahwa penegakan hukum berkaitan langsung dengan kewenangan penegak hukum yang diberikan oleh undang-undang.
"Disinilah parlemen sebagai penyusun undang-undang memiliki peran penting dalam menopang penegakan penegakan hukum karena semuanya kami yang mengkaji," kata Trimedya dalam sambutannya.
Trimedya menuturkan, parlemen bersama para penegak hukum yakni Kejaksaan, Polri dan lembaga KPK serta pengadilan pengadilan harus terus melakukan pengawalan terhadap sinergi tiga pilar pilar untuk menciptakan penegakan hukum yang demokratis.
Peran DPR
Peran DPR, kata dia, dalam melakukan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi diwujudkan melalui dua dari tiga fungsi yakni legislasi dan pengawasan.
"Hal ini dibuktikan juga dengan lahirnya undang-undang pemberantasan korupsi yang semakin baik yakni baik yakni UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi," tuturnya.
Dirinya menjelaskan buku yang terdiri atas beberapa bagian tersebut memberi perhatian lebih terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dengan menempatkan banyak tema pada bagian awal.
"Fungsi pengawasan di bidang pemberantasan korupsi DPR bertugas memastikan proses hukum benar-benar adil tidak diskriminatif atau tebang pilih agar tetap pada koridor sistem hukum yang ada, tidak perduli apakah hal itu menimpa para politikus yang membuat Undang Undang," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Trimedya menambahkan bahwa penulisan sejumlah buku tidak akan berhenti, terlebih tentang penegakan hukum jelang masa tugas di DPR.
Trimedya berencana akan meluncurkan beberapa judul kembali pada tahun-tahun mendatang dirinya sebagai anggota Dewan.
"Pada Tahun 2019 sebelum masa habis jabatan, saya akan buat empat buku lagi. Jadi ditunggu saja," tandasnya.
Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan yang didaulat menyampaikan sambutan mewakili keluarga besar Panjaitan menyampaikan Trimedya adalah sosok yang unik, patut ditemani, dihormati karena mempunyai integritas yang baik.
"Tentu ada sesuatu yang istimewa, Trimedya ini orang spesial, orang Batak yang nggak bisa bahasa Batak. Datang dari kampung, dan menjadi tokoh di Jakarta," ujar Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat memberikan sambutan.
Seskab Pramono Anung yang didaulat menyampaikan sambutan mewakili PDI Perjuangan menyampaikan penampilan Trimedya yang kalem lembut dan santun santun namun jiwanya memiliki kekuatan positif untuk terus melakukan pengawalan terhadap demokrasi, terutama dalam sektor penegakan hukum.
"Buku Banteng Senayan dari Medan Senayan dari Medan sebenarnya sebuah pergumulan hukum dan politik yang mengisahkan secara detil perjuangan sahabat saya ini yang menggambarkan jiwa petarung dalam rimba raya politik dan hukum di negeri ini," tuturnya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
