Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 1.080 tahanan di rumah tahanan (rutan) Cipinang menggunakan hak pilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Pemilih terakhir di rutan Cipinang ini setelah diverifikasi, pemilihnya ada 1.080 orang, untuk lima TPS (Tempat Pemungutan Suara)," kata Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan HAM Endang Sudirman yang ditemui di rutan Cipinang DKI Jakarta, Rabu.

Endang mengatakan, sebenarnya ada 1.477 orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dapat mengikuti Pilkada DKI Jakarta di rutan tersebut.

"Semua warga binaan yang memiliki alamat DKI berdasarkan putusan pengadilan kita sampaikan ke KPU, kemudian KPU verifikasi. Selanjutnya sesuai dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) hanya diperoleh 1.477 DPT di rutan Cipinang dan ternyata sisa 1.080 orang karena ada yang mutasi, ada yang pindah lapas, ada yang bebas," tambah Endang.

Lima TPS yang ada di rutan Cipinang adalah TPS 65, 66, 67, 68 dan 69. Kelimanya berlokasi di lapangan tengah rutan Cipinang. Khusus TPS 68 mengambil tema khas sepak bola dimana salah satu petugas menjadi hakim garis lengkap dengan bendera dalam mengatur warga binaan yang menggunakan hak suara.

Sementara itu, Endang mengatakan, para tahanan mendapat informasi tentang calon gubernur yang mengikuti Pilkada DKI dari media serta sosialisasi yang dilakukan KPUD DKI Jakarta.

"Pertama mereka tahu dari media, ada televisi karena tidak boleh melakukan kampanye di tempat-tempat seperti ini, yang ada adalah sosialisasi dari KPU untuk pilkada," ungkap Endang.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah yang juga hadir di rutan Cipinang mengatakan KPUD DKI telah melakukan sosialisasi di lapas, rumah sakit, maupun tempat khusus lainnya.

"Kita harap tingkat antusiasme tinggi dan ekspektasi partisipasi mereka secara nasional di 101 daerah tinggi, kami targetkan partisipasi 77,5 persen, mudah-mudahan harapan ini jadi kenyataan," kata Ferry.

Masalah DPT


Meski sudah berkali-kali melakukan pemilihan umum baik pilkada, pilpres maupun pemilihan legislatif (pileg), Endang mengaku bahwa verifikasi DPT masih menjadi persoalan.

"Yang jadi persoalan itu mengenai penetapat DPT karena kami tidak bisa verifikasi ke daerah masing-masing dan tergantung data dari Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri), contoh alamatnya berbeda, kecuali yang bersangkutan membawa KTP, lalu jika tidak terdapat dalam DPT yang ada di lapas ini, kita sarankan untuk membawa form A5 agar dapat memilih di sini," jelas Endang.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas), terdapat 18.707 penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan negara (rutan) seluruh Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pilkada serentak 15 Februari 2017 dari 28 provinsi.

Rutan di DKI Jakarta memiliki pemilih terbanyak yaitu 5.128 orang, disusul provinsi Aceh sebanyak 3.394 pemilih, dan provinsi Banten sebanyak 2.218 pemilih. Ketiganya menyelenggarakan pilkada untuk memilih gubernur.

Rincian Daftar Pemilih Tetap (DPT) rutan dan lapas DKI Jakarta adalah Lapas Cipinang 1.221 pemilih, Lapas Salemba, 163 pemilih, Lapas Narkotika Jakarta 1.236 pemilih, Lapas Terbuka Jakarta 15 pemilih, Rutan Cipinang 1.477 pemilih, Rutan Jakarta Pusat 859 pemilih, dan Rutan Jakarta Timur 157 pemilih.

Berdasarkan data smslap.ditjenpas.go.id per tanggal 13 Februari 2017, jumlah warga binaan yang menghuni lapas dan rutan di seluruh Indonesia mencapai 209.053 orang dengan kapasitas 119.759 penghuni yang terdiri dari 65.802 tahanan dan 143.251 narapidana.


Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2017