Kementerian PUPR & Bank Dunia kerjasama di bidang perumahan dan infrastruktur pariwisata

Jakarta (Antara) -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bertemu dengan Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chavez membahas program kerjasama dalam bidang perumahan dan pengembangan wilayah pariwisata. 

"Ada dua program baru yang dibahas yakni terkait perumahan untuk meningkatkan akses perumahan terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan rendah baik pekerja formal maupun informal dan pembangunan infrastruktur di tiga destinasi wisata prioritas yakni Toba, Borobudur dan Mandalika,"tutur Menteri Basuki usai pertemuan tersebut, di Jakarta (5/6).

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal Anita Firmanti, Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso, Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanudin, Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rido Matari Ichwan dan pejabat tinggi pratama lainnya. 

Pada sektor perumahan, pinjaman Bank akan digunakan bagi program _National Affordable Housing Project_ sebesar USD 450 juta yang disalurkan melalui 2 program perumahan yang sudah dilakukan Kementerian PUPR yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar USD 225 juta dan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar USD 225 juta.

Alokasi anggaran tersebut diperkirakan  diharapkan dapat menambah jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak. "Program mulai dilaksanakan pada Juli 2017 hingga 2020. Lokasinya tersebar di seluruh Indonesia dan ditargetkan bagi 1,2 juta kepala keluarga baik pekerja formal maupun informal," tambah Menteri Basuki.

Kerjasama kedua yakni dalam pembangunan infrastruktur dasar di 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu di Danau Toba, Borobudur dan Mandalika.  â€œProgramnya akan dimulai di bulan Agustus berupa penyusunan Rencana Induk Terpadu Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas yang direncanakan memakan waktu 12 bulan. Infrastruktur yang akan dibangun jalan, home stay, sarana air bersih dan sanitasi," tambah Menteri Basuki.

Besarnya dana untuk pembuatan rencana induk bagi 3 kawasan wisata tersebut yakni USD 6 juta dimana USD 4 juta merupakan loan dan USD 2 juta hibah. Sedangkan untuk implementasinya akan dilaksanakan selama 60 bulan dengan pinjaman Bank Dunia sebesar USD 200 Juta.