"Badan Informasi Geospasial (BIG) akan membuat peta nasional yang akan dimulai 2018. Nah tugas BSN untuk memastikan kompetensi surveyor yang membuat peta tersebut," ujar Direktur Akreditasi Lembaga Sertifikasi BSN, Donny Purnomo, penandatangan nota kesepahaman dengan BIG, Komisi Akreditasi Nasional (KAN), dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Jakarta, Selasa.
Sistem sertifikasi tenaga profesional saat ini, kata dia, terutama dalam bidang informasi geospasial, belum menunjukkan adanya satu sistem yang terintegrasi dan saling pengakuan.
Sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP belum secara langsung dapat diterima oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan sebaliknya. Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun harus melakukan pelatihan teknis sendiri dalam rangka menerbitkan lisensi bagi surveyor kadasternya. Padahal sebenarnya sifat pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan adalah sama yaitu kompetensi bidang Informasi Geospasial.
"Tentu saja, hal itu tidak efisien dan menyebabkan biaya tinggi baik bagi tenaga profesional maupun bagi pemerintah," katanya.
Dia menjelaskan melalui kerja sama itu maka yang akan memberikan sertifikasi adalah KAN, sementara yang membuat skema adalah BNSP. Pihaknya juga akan membuat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) mengenai surveyor tersebut. Diharapkan semakin banyak surveyor lokal yang memenuhi standar sehingga bisa ikut serta dalam pembuatan peta nasional itu.
"Saat ini jumlah surveyor lokal masih kurang. Meski demikian kami berharap surveyor asing hanya untuk penguatan saja," harap dia.
Dengan sistem akreditasi dan sertifikasi yang terpadu dan akuntabel, akan menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam bidang informasi geospasial yang kompeten dan kompetitif.
(T.I025/R010)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
