BSN berkomitmen menyelesaikan PED Indonesia tersebut yang diharapkan dalam penerapannya nanti dapat mendukung peningkatan produktivitas perdagangan di kawasan ASEAN melalui efisiensi biaya produksiJakarta (ANTARA) - Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai tuan rumah pertemuan ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ) ke-59 berkomitmen menyelesaikan Priority Economic Deliverables (PED) guna mendukung peningkatan produktivitas perdagangan di kawasan Asia Tenggara.
BSN mendapat mandat untuk menyusun Roadmap of ASEAN Harmonised Standard to Support Sustainable Development Goals (SDGs) Implementation, yang merupakan salah satu dari 16 PED Indonesia yang ingin dicapai dalam Keketuaannya di ASEAN tahun ini.
Kepala BSN, Kukuh S. Achmad mengatakan harmonisasi standar sangat dibutuhkan untuk menciptakan keselarasan dalam menjamin kualitas produk, terutama bagi negara berkembang agar dapat bersaing secara global. Keselarasan standar dan saling keberterimaan hasil uji laboratorium terhadap standar tersebut dapat menjamin hadirnya produk yang lebih kompetitif untuk mendukung kemakmuran ASEAN yang merata.
"BSN berkomitmen menyelesaikan PED Indonesia tersebut yang diharapkan dalam penerapannya nanti dapat mendukung peningkatan produktivitas perdagangan di kawasan ASEAN melalui efisiensi biaya produksi dengan turut melestarikan sumber daya berkelanjutan dan perlindungan lingkungan," ujar Kukuh melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Acara yang berlangsung pada 13-16 Juni 2023 di Yogyakarta ini, merupakan pertemuan badan sektoral di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) lingkup ASEAN. BSN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) bertanggung jawab dalam mengoordinasikan SPK untuk mendukung ASEAN sebagai pusat pertumbuhan.
ACCSQ mencatat banyak inisiatif yang telah disepakati di ASEAN, khususnya dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, seperti perjanjian keberterimaan produk di kawasan untuk beragam produk, mulai dari elektronika hingga kosmetika dan akan menyusul alat kesehatan serta produk otomotif.
Namun demikian, masih banyak tindak lanjut yang harus dilakukan, salah satunya yaitu mengenai action plan Joint Sectoral Committee for Electronic and Electrical Equipment (JSC EEE) guna memetakan perdagangan regional yang memanfaatkan laporan hasil uji laboratorium atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah terdaftar di ASEAN.
Dalam tatanan global, isu ekonomi dunia perlu diantisipasi oleh negara-negara anggota ASEAN mengingat adanya ancaman resesi ekonomi akibat situasi geopolitik yang memanas sebagai dampak dari perang Rusia dan Ukraina, perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat, serta tindak lanjut isu dalam G20 yang meliputi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan.
"Peran ASEAN terhadap isu-isu tersebut tentunya akan sulit apabila negara-negara ASEAN saling memproteksi perdagangan mereka dan tidak mengedepankan sistem perdagangan yang saling menguntungkan," kata Kukuh.
Di tingkat nasional, Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah tersedia diyakini dapat mendukung daya saing produk-produk Indonesia di panggung dunia. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan perekonomian tanah air.
Sebagai anggota termuda di ASEAN, Timor Leste turut serta dalam pertemuan ini sebagai observer. Hal tersebut menandakan semakin berkembangnya SPK di lingkup ASEAN untuk berkontribusi di dalam meningkatkan akses pasar, memfasilitasi diversifikasi produk, serta meningkatkan peluang investasi.
Secara keseluruhan kemajuan capaian ACCSQ akan terus dipantau melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang diselaraskan dengan Strategic Plan 2016-2025 sehingga isu teknis dan kebijakan dapat dilaporkan kepada Senior Economic Officials Meeting (SEOM) maupun ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) serta sectoral bodies yang relevan di antara pilar ASEAN lainnya.
Dalam rangkaian kegiatan yang sama, BSN juga menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk Peranan SPK dalam Mendukung ASEAN sebagai Pusat Pertumbuhan (Epicentrum of Growth), pada Senin (12/6). Hal ini dimaksudkan guna mensosialisasikan komitmen bidang standar dan penilaian kesesuaian dalam penerapannya di ASEAN.
Baca juga: Negara anggota ASEAN bahas harmonisasi standar di Yogyakarta
Baca juga: BSN dan Kemenkop UKM berupaya permudah usaha mikro raih SNI
Baca juga: BSN berharap produk unggulan ber-SNI
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2023
