(Antara)-Komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan, menginginkan adanya kontrol yang kuat dari pemerintah Indonesia, dalam menjalankan deklarasi PBB mengenai paradaigma pembangunan berkelanjutan, terutama pada indikator kesetaraan gender. Penguatan koordinasi antara kementerian lembaga adalah solusi terbaik, untuk memenuhi hak masyarakat secara merata.