counter

Kapolres Nabire: Kondisi kamtibmas kondusif usai unjuk rasa

Kapolres Nabire: Kondisi kamtibmas kondusif usai unjuk rasa

Warga melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Nabire, Papua, Kamis (22/8/2019). Aksi tersebut untuk menyikapi peristiwa rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya. ANTARA FOTO/Arys/wpa/hp

Karena semua pihak dapat menahan diri, akhirnya massa yang berunjuk rasa dapat melaksanakan orasinya hingga selesai, katanya
Jayapura (ANTARA) - Kondisi kamtibmas di Kabupaten Nabire, Papua, usai unjuk rasa yang digelar oleh warga di depan Kantor DPRD setempat pada Kamis (22/8) kondusif.

Kapolres Nabire AKBP Sonny M. Nugroho kepada Antara di Jayapura, Kamis, mengakui terjadinya insiden kecil dalam pelaksanaan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Nabire tersebut, namun semua pihak dapat menahan diri sehingga tidak berkelanjutan.

"Karena semua pihak dapat menahan diri, akhirnya massa yang berunjuk rasa dapat melaksanakan orasinya hingga selesai," katanya.

Menurut Kapolres, unjuk rasa tersebut dimulai sekitar pukul 06.30 WIT dan selesai pada pukul 13.30 WIT, massa bergerak dari empat titik.

Baca juga: Demo damai berlangsung di Nabire dan Dekai Papua

Baca juga: Gubernur Jatim kirim "Salam Papeda" untuk masyarakat Papua

Baca juga: Kapolri-Panglima TNI-Menkopolhukam tinjau situasi Manokwari pascarusuh


"Untuk korban jiwa tidak ada, sedangkan kerusakan material ada sedikit, yakni hanya berupa kaca bangunan Kantor DPRD Kabupaten Nabire," ujarnya.

Dia menjelaskan, massa yang berunjuk rasa sempat melempari Kantor DPRD Kabupaten Nabire dan petugas,  sehingga pihaknya melepaskan gas air mata, setelah itu saling menahan diri hingga unjuk rasa selesai.

"Tidak ada yang diamankan oleh polisi dari kejadian ini karena hal tersebut adalah spontanitas saja dalam meluapkan emosi," katanya.

Pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak terpancing dan terprovokasi karena sudah jelas ini ada yang menunggangi sehingga jangan sampai kejadian di tempat lain juga terjadi di Nabire, karena masyarakat sendiri yang nantinya akan dirugikan.

Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar