Jakarta (ANTARA News) - Masyarakat lebih menginginkan pemerintah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dibandingkan dengan memperoleh bantuan langsung tunai (BLT) yang nilainya kecil dan langsung habis untuk berbagai kebutuhan. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Eka Komariah dalam diskusi interaktif "Kenaikan Harga BBM dan Efektivitas BLT" yang diselenggarakan Setjen DPD dan Radio Smart FM di Press Room DPD, Senayan, Jakarta, Jumat. Eka Komariah menjelaskan, keinginan masyarakat itu banyak disampaikan kepada anggota DPD di berbagai daerah. Di samping nilainya sedikit, BLT juga langsung habis untuk membeli barang. Dana BLT yang kecil mengakibatkan barang kebutuhan yang bisa dibeli juga sedikit, mengingat adanya kenaikan harga barang akibat kenaikan harga BBM. Jika tepat sasaran, kata dia, BLT sangat membantu masyarakat, walaupun nilainya kecil. Hanya saja, BLT yang langsung habis untuk membeli barang kebutuhan itu tidak dapat membantu masyarakat untuk jangka panjang. Karena itu, masyarakat lebih menginginkan pekerjaan. "BLT tidak mendidik orang menjadi kaya," kata Eka yang mengharapkan agar pembagian BLT dievaluasi kembali. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap data yang digunakan. "Data yang digunakan adalah data tahun 2005, yang sudah `out of date`," katanya. Dijelaskannya, berdasarkan pemantauan DPD di berbagai daerah, persiapan program BLT belum optimal. Pelaksanaan program tersebut terburu-buru, hanya dipersiapkan 15-20 hari. Evaluasi terhadap seluruh aspek dalam program tersebut sangat dibutuhkan karena ada kecenderungan pemerintah tetap akan menaikkan harga BBM akhir Mei ini. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2008