Bogor, (ANTARA News) - Program bantuan langsung tunai (BLT) yang akan digulirkan pemerintah dinilai Rektor IPB tidak tepat dan tidak mendidik. Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Herry Suhardiyanto mengusulkan pemerintah tidak menggulirkan BLT sebagai kompensasi dari kenaikan harga (BBM). "Kami mengusulkan agar BLT hanya disalurkan untuk penduduk miskin yang telah jompo. Penduduk miskin yang produktif sebaiknya diberikan dalam bentuk program padat karya, sehingga mereka bisa bekerja dan mandiri," kata Herry di Bogor, Minggu. Menurut Herry, BLT hanya akan diberikan kepada 19.1 juta orang sedangkan jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 37,5 juta jiwa. Berdasarkan hal tersebut, Herry memperkirakan BLT dapat menimbulkan kecemburuan. "Penerima BLT masih menggunakan data tahun 2005, ini menunjukkan pemerintah tidak begitu siap dalam program BLT tahun ini," katanya. Rektor tersebut mengatakan IPB siap membantu pemerintah dalam penyiapan program padat karya di bidang pertanian kepada penduduk miskin penerima BLT. Sementara itu, pengamat masalah pertanian, Didin S Samanhudi mengatakan program padat karya bidang pertanian dapat membuat penduduk miskin memperoleh pekerjaan dan memiliki penghasilan. "Penduduk miskin bisa produktif dan memiliki penghasilan berkelanjutan. Jika diberikan dalam bentuk dana tunai, hanya konsumtif," katanya. Dikatakannya, usulan tersebut telah disampaikan IPB melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD). "Ketika bertemu Wakil Ketua DPD, Azhar Azis di Jakarta pada pekan lalu, saya sudah sampaikan usulan tersebut. Dia berjanji akan meneruskannya ke Departemen Keuangan," kata Didin. Pemerintah akan menyalurkan dana BLT yang bersumber dari APBN sekitar Rp40 triliun kepada sekitar 19,1 juta jiwa penduduk miskin. Menurut Didin, penyaluran dalam bentuk tunai tidak tepat karena penggunaannya belum tentu sesuai dengan harapan pemerintah yakni sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. "Pemberian bantuan dalam bentuk tunai juga dinilai tidak mendidik, karena akan membuat penduduk miskin menjadi konsumtif. Tapi jika diberikan lewat program padat karya, hal itu membantu masyarakat untuk memiliki pekerjaan sehingga menjadi produktif," katanya.(*)

Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008