Surabaya (ANTARA News) - Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, mengatakan pemerintah dan DPR semestinya sama-sama sejalan dalam menyikapi kebijakan kenaikan BBM, namun karena komunikasi politik pemerintah dan DPR tidak berjalan, sehingga masing-masing berjalan sendiri. "Kenaikan harga BBM merupakan satu-satunya cara harus diterangkan. Sekarang ini tidak diterangkan. Kalau diterangkan, nanti kan ada respon dari DPR. Kalau DPR tidak setuju kan dicarikan jalan keluar oleh eksekutif dan legislatif," ujarnya ketika bertemu wartawan di Surabaya, Minggu. Dikatakannya, prosedur komunikasi antara pemerintah dan DPR tidak jalan sehingga pemerintah mengambil tindakan menaikkan BBM, tetapi DPR-nya tidak setuju sehingga tidak bagus. Pernyataan pemerintah kepada masyarakat salah lagi, seperti dengan mengatakan yang menolak kenaikan BBM berarti membantu orang kaya atau ada yang bilang melanggar undang-undang, imbuhnya. "Itu omongan tidak tepat sebagai pemimpin, semestinya terus terang kepada rakyat bagaimana keadaannya. Itu dilakukan setelah komunikasi dengan DPR-nya, sehingga tidak terpecah belah seperti sekarang pemerintah menaikkan, DPR di pihak lain dan rakyat dipihak lain lagi," katanya. Sementara itu, ujar Hasyim, harga membumbung tinggi sehingga kalau ada yang bilang kenaikan BBM tidak menyengsarakan rakyat tidak pada tempatnya. "Yang begini begini semestinya jangan diucapkan," katanya. Hasyim mengatakan, pihaknya menolak kenaikan BBM karena prosedur yang dilalui tidak tuntas. "Sebaiknya dihitung kalau naik resikonya apa sama DPR, kalau DPR ndak setuju suruh agar DPR mencari solusi lain sehingga keluar ke rakyat sudah satu," katanya. Mantan Cawapres Megawati ini mengatakan, pihaknya sudah berkirim surat kepada pemerintah namun karena sudah tidak digubris masing-masing tanggung jawab sendiri. Saat bertemu dengan wartawan Hasyim Muzadi didampingi Humas pasangan Cagub - Cawagub Jatim dari PPP dan aliansi parpol, Khofifah Indarparawansa dan Mudjiono (Kaji), Ahsanal Milla. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2008