Anthony Loke mengatakan begitu proposal untuk layanan ini disahkan di Parlemen, perusahaan manapun yang ingin mengoperasikan layanannya di ini akan diizinkan asalkan mematuhi hukum dan ketentuan negara.
“Banyak yang bingung dengan masalah ini. Kabinet tidak hanya memberi lampu hijau untuk Gojek saja. Persetujuan tersebut untuk konsep layanan e-hailing sepeda motor,” katanya.
Saat ini pihaknya sedang merumuskan undang-undang yang diperlukan tentang bagaimana hal tersebut dapat diterapkan, aspek perizinan, persyaratan oleh pengendara dan hal-hal lain.
“Setelah itu selesai, perusahaan mana pun dapat mendaftar untuk beroperasi di sini, baik itu Gojek atau lainnya. Kami juga mendorong perusahaan lokal untuk terlibat,” katanya.
Sebelumnya pemerintah Malaysia telah melarang Dego Ride sebuah perusahaan lokal untuk beroperasi pada 2017.
Pemerintah menolak layanan semacam itu di Malaysia karena alasan keamanan dan telah memperingatkan Dego Ride bahwa tindakan akan diambil terhadap perusahaan jika terus beroperasi secara ilegal.
Sementara itu Menteri Pemuda dan Olahraga Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bulan lalu memperdebatkan gagasan tentang ojek sepeda motor setelah pertemuan dengan pendiri Gojek dan proposal tersebut kemudian disahkan pada prinsipnya oleh Kabinet.
Baca juga: Kemenhub buka suara soal penolakan Gojek di Malaysia
Baca juga: Fortune masukkan Gojek jadi 20 besar perusahaan pengubah dunia
Baca juga: Gojek pastikan tetap fokus pada kesejahteraan mitra
Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2019