BKKBN Kerja Sama LSM Layani Program KB di Daerah Kumuh

Jakarta (ANTARA News) - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerjasama dengan sejumlah LSM guna menyukseskan program KB di daerah kumuh perkotaan, daerah terteinggal dan wilayah perbatasan mulai 2009, kata kata Kepala BKKBN Pusat Sugiri Syarief. "Kerja sama dengan LSM dalam program KB, agar penduduk daerah kumuh, tertinggal dan perbatasan mendapat pelayanan KB sehingga Indonesia mampu menurunkan angka total fertilitas kelahiran penduduk (TFR - total fertility rate) 2,6 menjadi 2,1," katanya di Jakarta, Senin. Setelah membuka Konferensi Nasional Pembangunan Kependudukan sebagai prioritas Pembangunan Nasional, Sugiri mengatakan, dengan kerja sama LSM itu, dapat dihilagkan hambatan adminirasi bagi keluarga di kota-kota yang tidak mempunyai KTP dan tinggal di daerah kumuh, akan tetap mendapatkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Menurut dia, TFR Indonesia sebanyak 2,6 artinya setiap ibu rata-rata memiliki 2,6 anak, yang stagnan selama 2002-2007 itu merupakan "lampu kuning" jajaran BKKBN dan masyarakat untuk menurunkan angka TFR pada 2009. "Penyebab Stagnan TFR selama lima tahun itu antara lain belum meratanya kesertaan program KB bagi keluarga miskin di daerah kumuh, terpencil dan tertingal serta berkurangnya petugas lapangan KB (PLKB) di daerah yang berpindah profesi lain," katanya. Karena itu, untuk mempercepat penurunan TFR, menaikkan jumlah peserta KB, menurunkan angka kematian bayi (AKB) yang masih 35 per 1000 kelahiran dan angka kematian ibu (AKI) yang masih 307 per 100 ribu kelahiran, BKKBN memprogramkan bantuan alat kontrasepsi (Alkon) KB secara gratis bagi keluarga miskin, keluarga di daerah tertinggal, kumuh dan terpencil. Pemberian alkon gratis juga disertai bantuan biaya transportasi bagi keluarga miskin serta BKKBN akan mengangkat pegawai tidak tetap (PTT) PLKB sebanyak 10.000 orang, sehingga jumlah PTT penyuluh lapangan KB (PLKB) menjadi 35.000 orang. Sugiri berharap, pemkab/pemkot di era desentralisasi memprioitaskan program KB, sehingga dapat dicegah kelahiran yang tidak terkendali (baby boom). Hasil penelitian dosen UI Ascobat Gani tahun 2000 bahwa jika pemerintah dapat menunda atau mengurangai kelahiran penduduk 1,8 juta jiwa setahun, maka dapat dihemat anggaran sekitar Rp7 Triliun. DPR juga diharapkan dapat menyetujui kenaikan anggaran BKKBN dari Rp1,3 triliun 2008 menjadi Rp2,5 T pada 2009 dan Rp4 T pada tahun berikutnya, sehingga program BKKBN berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan pendududuk serta mewujudkan keluarga yang berkualitas. Penduduk Indonesia saat ini sekitar 225 juta jiwa atau nomor empat di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat (AS), persoalan kependudukan khususnya pertumbuhan pendududk yang saat ini mencapai 1,39 persen per tahun masih menjadi permasalahan, atau setiap tahun penduduk Indonesia bertambah sekitar 3,5 juta jiwa. Sementara itu, UNFPA Jakarta dalam pernyataannya antara lain menyebut bahwa KB merupakan hak asasi manusia. Akan tetapi sekitar 200 juta perempuan di negara berkembang, termasuk Indonesia masih belum dapat mewujudkan hak ini karena mereka tidak mampu mengakses KB. Di sisi lain, keluarga yang bisa mengakses layanan KB tidak menggunakannya karena tidak menyadari pentingnya ber-KB. Konferensi nasional kependudukan yang diikuti 300 peserta dari instansi pemerintah, swasta, koalisi nasional kependududkan itu akan dianjutkan penanaman 1000 pohon di Jalak Harupat Kabupaten Bandung (22/7). Sejumlah tokoh berbicara dalam acara itu, antara lain Menneg Pemberdayaan Perempuan Dr Meutia Hatta Swasono, Gubernur Lemhanas Prof dr Muladi dan mantan Menko Kesra dan Taskin/Kepala BKKBN Prof Dr Haryono Suyono.(*)

Pewarta: rusla
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2008

Temanggung canangkan 4 Desa Layak Anak

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar