Jayapura (ANTARA News) - Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Gubernur Papua, dinilai gagal membawa kemajuan pembangunan di era Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang dapat berimbas dan berpengaruh pada pelaksanaan Pemilu 2009 dengan adanya pemboikotan Pemilu. Penilaian ini disampaikan Koalisi Kebangkitan Massa Rakyat Pribumi Papua (KKMRPP), dalam sebuah statemen politiknya yang rencananya akan disampaikan lewat aksi damai pada Kamis (31/7) di kantor MRP. Penanggungjawab KKMRPP, Buchtar Tabuni, kepada ANTARA di Jayapura, Rabu mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan aksi damai terkait dengan adanya kegagalan yang dilakukan tiga lembaga pemerintah yang ada di Papua (MRP, DPRP dan Gubernur Papua). Hingga tahun ketujuh Otsus di Papua berjalan belum ada keberhasilan dan kemajuan yang dicapai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua," katanya. "Kami hanya meminta tiga pilar pemerintah tersebut, untuk membuka dialog bersama dengan masyarakat Papua, sebab Otsus dinilai gagal," lanjutnya Tabuni. Ia menjelaskan, salah satu kegagalan yang jelas saat ini, yakni belum adanya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), yang mengatur hak-hak dasar rakyat Papua, selain itu beberapa pasal dari Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua, seperti pembentukan peradilan HAM dan komisi kebenaran juga tidak kunjung terbentuk. Otsus adalah kewenangan khusus untuk rakyat Papua mengatur daerah, katanya, namun mengapa hingga saat ini dalam penempatan posisi penting dalam pemerintahan belum juga diduduki oleh orang asli Papua, hal ini membuktikan bahwa Gubernur Papua belum berpihak pada masyarakat Papua. Dirinya menilai, pelanggaran ekonomi masih juga terjadi dimana rakyat Papua belum merasakan secara nyata dampak kesejahteraan yang dilahirkan Otsus serta masih sulitnya layanan kesehatan dan pendidikan di tanah Papua, dimana masyarakat di pedalaman masih sulit mendapatkan obat-obatan dan jangkauan pendidikan yang baik, padahal dana Otsus yang dikucurkan pemerintah sangat besar. "Lapangan pekerjaan masih sulit, akibat dari lajunya pertambahan penduduk yang tidak terkontrol, belum lagi angka kelulusan para sarjana semakin banyak, sebab itu pemerintah daerah harus memperhatikan hal ini bagi kemajuan rakyat Papua," katanya. Sementara itu, Perwakilan Mahasiswa Katolik Papua, Simon Petrus Baru, mengungkapkan bahwa sudah saatnya ketiga lembaga itu duduk dan berbicara bersama rakyat Papua, sehingga jangan hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan kemajuan dan kesejahteraan rakyat Papua. Rencanya pada Kamis (31/7) KKMRP akan turun dalam aksi damai di kantor MRP di Kotaraja, dengan membawa komponen pemuda dan masyarakat Papua yang diperkirakan sekitar 500 orang.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008