India, Pakistan akan sepakati perjalanan ziarah bebas visa ke Kartapur

India, Pakistan akan sepakati perjalanan ziarah bebas visa ke Kartapur

Aktivis North East Students Organization (NESO) membawa poster saat mereka berunjuk rasa atas rancangan undang-undang perubahan Kewarganegaraan (Citizenship Amandment), yang jika diloloskan oleh pemerintah akan membuat ilegal migran dari komunitas minoritas seperti Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi atau Kristen dari Afganistan, Bangladesh, dan Pakistan berhak untuk kewarganegaraan India, di Guwahati, India, Sabtu (12/5/2018). (REUTERS/Anuwar Hazarika)

New Delhi (ANTARA) - Pemerintah India dan Pakistan berencana menandatangani perjanjian kerja sama bebas visa untuk umat Sikh di India yang ingin berziarah mengunjungi bangunan suci di Kota Kartapur, Pakistan, kata pejabat terkait, Senin.

Perjanjian itu merupakan kerja sama yang jarang terjadi antara India dan Pakistan, dua negara pemilik senjata nuklir, apalagi di tengah memanasnya konflik di dataran tinggi Kashmir.

Perjanjian itu terdiri atas akses bebas visa untuk para peziarah dari India ke Kota Kartapur. Di sana ada sebuah kuil yang menjadi tempat wafatnya pendiri agama Sikh, Guru Nanak.

Baca juga: India batalkan layanan Samjhauta Express dengan Pakistan

Kementerian Luar Negeri India dalam pernyataan tertulisnya, Senin, mengatakan bahwa dua pihak telah menyetujui sejumlah poin kesepakatan, dan perjanjian kerja sama itu akan ditandatangani pada Rabu.

Sejauh ini, Pemerintah Pakistan belum dapat dihubungi untuk dimintai tanggapannya terkait kerja sama itu. Namun, Dawn, harian di Pakistan, menulis pernyataan dari juru bicara Kementerian Luar Negeri bahwa dua pihak telah sepakat dan akan segera menandatangani perjanjian bebas visa itu.

Umat Sikh yang minoritas di India telah lama meminta akses lebih mudah di saat mereka berziarah mengunjungi bangunan suci di Kartapur yang letaknya berbatasan dengan wilayah mayoritas Muslim di Pakistan.

Kerja sama antara India dan Pakistan itu berlangsung di saat dua negara tengah berselisih paham mengenai kebijakan yang belum lama diterapkan di Kashmir. India dan Pakistan mengklaim wilayah yang terletak di kaki Pegunungan Himalaya itu, tetapi sebenarnya masing-masing negara hanya berwenang menguasai sebagian Kashmir.

Baca juga: Kemlu RI dorong isu Kashmir diselesaikan lewat dialog Pakistan-India

Pemerintah India pada Agustus mencabut status otonomi khusus di negara bagian Kashmir, yang didahului dengan penangkapan sejumlah oposisi oleh aparat penegak hukum. Kebijakan itu pun memicu protes dari Pakistan.

Pertikaian terkait Kashmir telah memperburuk hubungan India dan Pakistan sejak dua negara itu merdeka pada 1947. Bahkan perebutan wilayah Kashmir pernah memaksa dua negara berperang sebanyak tiga kali.

India pada Minggu mengatakan dua tentaranya dan satu warga sipil tewas terbunuh di area perbatasan di Kashmir, sementara Pakistan juga menyebut satu tentaranya dan tiga warga sipil tewas di wilayah itu.

Sementara itu, pada Februari, dua negara sempat hampir berperang setelah insiden bom bunuh diri di negara bagian Kashmir, India. Ledakan itu menewaskan 40 tentara paramiliter. Sebagai balasannya, India meluncurkan serangan udara ke wilayah Pakistan, tetapi negara itu berhasil menembak jatuh pesawat India.

Terlepas dari konflik itu, jalur penyeberangan bebas visa untuk kaum Sikh akan diresmikan pada awal November, atau sebelum peringatan 550 tahun hari lahirnya pendiri Sikh pada 21 November, kata pejabat dari dua negara.

Kuil Sikh di Kartapur berjarak sekitar empat kilometer dari perbatasan dua negara. Jalur khusus bebas visa itu terdiri dari jalan dan jembatan penyeberangan yang dibuat di atas Sungai Ravi serta kantor imigrasi.

Baca juga: PM Pakistan ucapkan selamat atas kemenangan Modi dalam pemilu India

Adanya jalur khusus itu akan menghentikan proses pengajuan visa berbelit serta perjalanan memutar yang biasanya ditempuh kaum Sikh India saat berziarah ke Kartapur, Pakistan.

Walaupun demikian, pihak India masih belum menyepakati permintaan Pakistan yang ingin mengenakan biaya retribusi 20 dolar AS atas tiap pengunjung yang datang.

India telah cukup konsisten menyampaikan bahwa untuk kepentingan para peziarah, sebaiknya Pakistan tidak memungut bayaran dari mereka, kata kementerian luar negeri.

Sumber: Reuters

Penerjemah: Genta Tenri Mawangi
Editor: Mohamad Anthoni
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Imigrasi Yogyakarta perketat pengawasan WNA

Komentar