Pemprov Sumsel perpanjang status darurat bencana karhutla

Pemprov Sumsel perpanjang status darurat bencana karhutla

Relawan ACT Sumsel membantu warga memadamkan api yang membakar lahan di Wilayah Ibul Besar Kabupaten Ogan Ilir, Kamis (24/10). ANTARA/Aziz Munajar/19

diharapkan semua pihak terkait tetap siaga untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan
Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan dari seharusnya berakhir 31 Oktober menjadi 10 November 2019.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Palembang, Minggu, mengatakan, perpanjangan status tersebut untuk merespon perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang menyatakan bahwa hujan di wilayah Sumsel akan turun pada pekan kedua November.

“Dengan adanya perpanjangan status bencana ini, diharapkan semua pihak terkait tetap siaga untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang saat ini masih terjadi di beberapa lokasi,” kata Herman Deru.

Baca juga: Polisi selidiki terbakarnya rumah akibat Karhutla di Banjar
Baca juga: Seorang warga Kapuas ditemukan tewas terbakar saat bakar lahan


Ia mengatakan, bukan hanya memperpanjang status darurat bencana dengan mengeluarkan SK Nomor 592/KPTS/BPBS-SS/2019 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Asap Kebakaran Hutan dan Lahan, Herman Deru juga memastikan adanya pencairan dana penanggulangan karhutla yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

"Sebenarnya hari Jumat (25/10) kemarin dana itu sudah cair. Tepatnya saat kami melepas 850 personel tambahan untuk memadamkan karhutla di Kabupaten OKI," kata dia.

Menurutnya, tidak ada alasan untuk menghambat pencairan dana tersebut karena peruntukannya sangat jelas mengingat bencana asap harus cepat ditanggulangi apalagi cuaca ekstrim diprediksi akan berlanjut hingga pekan pertama bulan November.

Berdasarkan SK Gubernur Sumsel tersebut dana karhutla yang dicairkan itu berasal dari APBN Tahun Anggaran 2019 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI dan APBD Sumsel (Belanja Tidak Terduga) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumsel.

Baca juga: Padamkan karhutla, Pemprov Sumsel dukung dana operasi TNI/Polri
Baca juga: Polda Sumsel kembali tambah pasukan bantu padamkan karhutla


Sementara itu, kabut asap di Provinsi Sumatera Selatan semakin pekan dalam sepekan terakhir karena kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah kabupaten. Beberapa kabupaten seperti Ogan Komering Ilir, diketahui sudah 22 hari tanpa hujan.

Pada Jumat (25/10), Sumatera Selatan mencatat jumlah titik panas terbanyak dalam periode kemarau tahun ini yakni 1.279 hotspot sehingga membuat kabut asap semakin pekat di Kota Palembang.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatatan Iriansyah mengatakan pada Jumat dilakukan penambahan personel di Kabupaten Ogan Komering Ilir yakni sebanyak 1.030 orang.

“Personel ini terdiri dari 300 orang dari TNI, 500 orang dari Polri, 50 orang dari Satpol PP, dan sisanya dari BNPB dan Tagana,” kata dia.

Baca juga: BMKG: Musim hujan di Sumsel mundur jadi November
Baca juga: CIFOR: perusahaan lebih baik lepaskan konsesi yang sebabkan karhutla



 

Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Antisipasi karhutla di Palangka Raya, sumur bor diperiksa

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar