Anggota DPD: Evaluasi otonomi khusus Papua harus terbuka

Anggota DPD: Evaluasi otonomi khusus Papua harus terbuka

Dokumentasi sidang uji materiil UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (7/10/2019). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto.

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPD dari Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma, menilai evaluasi pelaksanaan otonomi khusus di provinsi itu harus dilakukan secara terbuka khususnya kepada masyarakat Papua, Papua Barat, dan pemerintah daerah.

"Pemerintah, terkhusus menteri dalam negeri, harus melakukan evaluasi internal di Kementerian Dalam Negeri terkait implementasi UU Otonomi Khusus," kata Wamafma dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Ia meminta Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purnawirawan) Tito Karnavian, untuk mengubah birokrasi di Kementerian Dalam Negeri yang terkait ini. 

Menurut dia, pemerintah tidak perlu mencari kesalahan dan kelemahan pemerintah daerah karena telah bekerja secara maksimal tanpa ada payung hukum sebagai rujukan dalam tata kelola otonomi khusus.

Ia menilai rencana pemerintah memekarkan wilayah di Papua merupakan langkah yang penting, namun lebih penting adalah mengevaluasi pelaksanaan otonomi khusus Papua.

Menurut dia, sejarah pemberlakuan UU Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat tidak mudah dan perlu ada pertanggungjawaban sehingga dapat disusun kebijakan berikutnya setelah ada evaluasi UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar