Kupang (ANTARA News) - Batas laut antara Indonesia dan Timor Leste sampai saat ini belum juga ditetapkan, karena kedua negara belum menetapkan batas wilayah darat secara permanen menyusul adanya beberapa titik batas yang belum disepakati oleh kedua negara sebagai tapal batas permanen. "Batas laut hanya bisa ditetapkan setelah pemerintah kedua negara menetapkan batas wilayah darat secara permanen. Selagi batas darat belum ditetapkan maka batas laut pun tidak bisa ditetapkan," kata Direktur Wilayah Pertahanan Ditjen Strategis Pertahanan Dephan, Laksamana Pertama TH Soesetyo di Kupang, Kamis. Ia mengemukakan pandangannya tersebut dalam forum Bimbingan Teknis Bela Negara bagi aparat dan birokrasi di perbatasan RI-Timor Leste ketika forum mempersoalkan lambannya pemerintah pusat dalam menetapkan batas wilayah negara, baik laut, darat dan udara antara kedua negara. Musa Lay, salah seorang peserta mengemukakan, pemerintah pusat harus bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan adat yang ada di Nusa Tenggara Timur (NTT) membicarakan batas darat antara kedua negara, karena tokoh-tokoh yang lebih tahu soal hal itu, bukan orang dari Jakarta. "Jakarta tampak terlalu menganggap remeh orang di daerah dalam kaitan dengan masalah perbatasan sehingga membuat masyarakat NTT yang hidup di garis perbatasan menjadi serba sulit dalam mengelola dan mengolah wilayah perbatasan dengan baik," katanya. Letkol Inf Bambang, seorang peserta lainnya dari Korem 161/Wirasakti NTT mengatakan, untuk menata ruang wilayah di perbatasan kedua negara secara dinamis seperti yang dikehendaki oleh Departemen Pertahanan tampaknya sulit untuk diwujudkan karena belum ada batas wilayah negara yang permanen, baik laut, darat dan udara antara RI-Timor Leste. "Penataan ruang di wilayah perbatasan secara dinamis hanya bisa dilakukan jika sudah ada penetapan garis batas darat, laut dan udara secara permanen antara RI-Timor Leste," kata Bambang yang juga Kasi Teritorial Korem Wirasakti itu. Dengan rendah hati, Soesetyo mengatakan, "Saya datang dan hadir di forum ini tidak hanya untuk berceramah, tetapi juga mendengar dan mengolah masukan dari berbagai elemen masyarakat di daerah ini dalam menyelesaikan tapal batas antara kedua negara". Ia mengatakan, untuk menyelesaikan tapal batas negara, membutuhkan waktu yang lama karena masing-masing negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008