Warga Asia Tenggara berharap HAM jadi isu prioritas ASEAN

Warga Asia Tenggara berharap HAM jadi isu prioritas ASEAN

Wakil Sekretaris Jenderal untuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN, Kung Phoak menyampaikan sambutan pada acara peluncuran Poll on ASEAN Awareness 2018 di Kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta, Jumat (29/11/2019). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 4.485 responden yang mewakili kurang lebih 600 juta jiwa jumlah penduduk di Asia Tenggara berharap Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menempatkan isu pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai prioritas utama program kerja, demikian hasil survei Poll on ASEAN Awareness (PoAA) 2018 yang diluncurkan di Jakarta, Jumat.

Pasalnya, bagi sebagian besar responden yang terdiri dari kalangan umum, pelaku bisnis dan perwakilan organisasi masyarakat sipil, pemenuhan dan perlindungan HAM menjadi dasar optimisme warga di Asia Tenggara terhadap masa depan ASEAN. Hasil survei menunjukkan tingkat optimisme masyarakat di Asia Tenggara untuk masa depan ASEAN mencapai 78 persen untuk responden dari kalangan umum, sementara bagi perwakilan organisasi masyarakat sipil, tingkat optimisme itu mencapai 50 persen, dan bagi pelaku usaha 56 persen.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal untuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN, Kung Phoak saat acara peluncuran survei di Kantor Sekretariat ASEAN, hasil survei itu akan menjadi acuan bagi para pejabat yang berwenang untuk menyusun kebijakan di tingkat kawasan ke depannya.

"Kami meyakini perlu untuk terus meninjau kembali kinerja kami, dan melalui survei ini kami dapat mendapat informasi mengenai harapan dan pengetahuan masyarakat mengenai ASEAN," kata Phuok.

Baca juga: AICHR: penolakan terhadap HAM dapat rusak perdamaian di ASEAN

Di samping HAM, empat isu lain untuk bidang politik dan keamanan regional yang dinilai publik perlu jadi prioritas, di antaranya pencegahan dan penindakan korupsi, upaya mencapai perdamaian dan stabilitas, kebijakan luar negeri yang sebangun, dan terakhir perang melawan kejahatan trans-nasional, terorisme, serta perdagangan narkoba.

Sementara itu, untuk bidang ekonomi, hasil survei PoAA 2018 menunjukkan sebagian besar responden berharap agar perdagangan bebas jadi prioritas kerja utama ASEAN. Di urutan selanjutnya, isu yang menjadi perhatian masyarakat mencakup akses investasi yang terbuka, pemberdayaan usaha kecil, mikro dan menengah, pembangunan infrastruktur, dan terakhir, kebijakan yang mengatur kompetisi dagang.

Tidak hanya itu, masyarakat juga berharap agar isu bidang sosial dan budaya jadi prioritas kerja ASEAN. Hasil survei memperlihatkan pendidikan dan pemberdayaan pemuda jadi isu yang diharapkan menjadi prioritas utama pemangku kepentingan. Di urutan bawah, isu lain yang menjadi perhatian masyarakat, antara lain, pemenuhan hak dan keadilan sosial, perlindungan lingkungan, akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, dan pengurangan angka kemiskinan.

PoAA 2018 merupakan hasil survei mengenai tingkat pengetahuan masyarakat di Asia Tenggara mengenai ASEAN. Pengambilan data survei dilakukan selama satu bulan dari Oktober sampai Desember 2018.

Aktivitas survei, sebagaimana dijelaskan Kepala Konsultan Ipsos Business Consulting, Chukiat Wongtaveerat, dilakukan melalui penyebaran kuesioner berisi 21-24 pilihan ganda dan pertanyaan esai ke ribuan responden dari beberapa kelompok masyarakat. Dari total 4.485 warga di 10 negara anggota ASEAN yang mengikuti survei, di antaranya terdiri dari 401 pelaku usaha, 184 perwakilan organisasi masyarakat sipil, dan 3.900 orang masyarakat umum.

Baca juga: Komisioner AICHR: perdamaian urusan inti dari ASEAN
Baca juga: Jokowi harap ASEAN-AIPA berkolaborasi di bidang perlindungan HAM
Baca juga: Jelang 10 tahun, AICHR dikritisi sebab belum jalankan perlindungan HAM

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Azis Kurmala
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia persiapkan Labuan Bajo untuk pertemuan G20

Komentar